Persiapan Muktamar PBNU 2026 Bermasalah: Sejumlah Cabang NU Masih Menunggu Undangan Resmi

Obor Keadilan - Jelang penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sejumlah pengurus cabang dan pengurus wilayah organisasi Nahdlatul Ulama melayangkan keluhan karena masih belum menerima surat undangan resmi dari panitia penyelenggara. Persoalan administratif ini menjadi sorotan serius mengingat waktu pelaksanaan acara besar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut kian mendekat. Ketiadaan undangan formal ini berpotensi menghambat persiapan logistik dan operasional dari berbagai daerah yang akan menghadirkan delegasi mereka. Pihak-pihak yang mengeluh mencakup beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dari berbagai provinsi yang seharusnya sudah menerima dokumentasi resmi sebagai bagian dari protokol penyelenggaraan acara tingkat nasional.

Menanggapi kabar adanya keluhan dari sejumlah unsur organisasi terkait keterlambatan distribusi undangan, Kiai Dimyati yang merupakan salah satu tokoh senior dalam struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama memberikan respons yang cukup bijaksana. Kiai Dimyati menekankan bahwa proses persiapan Muktamar tingkat nasional memang memerlukan koordinasi yang kompleks mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dari seluruh nusantara. Beliau memahami bahwa keterlambatan ini bukan semata-mata kesalahan pihak panitia, melainkan merupakan bagian dari dinamika administratif yang wajar terjadi dalam mengorganisir acara berskala besar dengan melibatkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Kendati demikian, Kiai Dimyati juga memberikan arahan kepada panitia agar segera mempercepat distribusi surat undangan kepada seluruh PWNU dan PCNU yang masih belum menerimanya demi kelancaran persiapan di level daerah.

Acara Muktamar yang berjadwal untuk digelar di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang merupakan momentum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk membahas berbagai isu strategis terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Sebagai organisasi sosial keagamaan dengan basis massa yang sangat luas di seluruh Indonesia, Nahdlatul Ulama harus memastikan bahwa setiap tingkatan organisasi dari pusat hingga cabang mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam muktamar. Keterlibatan aktif dari PWNU dan PCNU sangat krusial karena mereka mewakili aspirasi ribuan anggota organisasi dari akar rumput. Oleh karena itu, distribusi undangan yang tepat waktu bukan hanya masalah prosedural, tetapi juga menyangkut legitimasi dan representativitas dari keputusan-keputusan yang akan diambil dalam forum tersebut.

Panitia penyelenggara Muktamar PBNU ke-35 diharapkan dapat menyelesaikan persoalan administratif ini dengan segera melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, baik konvensional maupun digital. Dalam era modern seperti sekarang ini, dimana teknologi komunikasi sudah sangat maju, tidak seharusnya terdapat hambatan serius dalam mengirimkan undangan resmi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Pengurus pusat Nahdlatul Ulama perlu memberikan dukungan penuh kepada panitia agar dapat mengatasi kendala logistik dan administratif ini dengan cepat dan efisien. Sebab jika masalah ini tidak segera teratasi, dikhawatirkan dapat mengganggu proses persiapan yang lebih luas dan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Muktamar sebagai acara penting bagi organisasi yang memiliki jutaan anggota di seluruh Indonesia.