Pansus Moker DPRK Mimika Desak Pemerintah Selesaikan Krisis Ketenagakerjaan di Papua Tengah

Obor Keadilan - Panitia Khusus (Pansus) Moker DPRK Kabupaten Mimika melakukan pertemuan strategis dengan Said Iqbal untuk menekankan urgensi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang terus mendera masyarakat Papua Tengah. Dalam pertemuan tersebut, anggota Pansus Moker memberikan dorongan keras kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh para buruh dan pekerja di wilayah tersebut. Pansus Moker menekankan bahwa penyelesaian masalah buruh bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen moral untuk melindungi hak-hak fundamental masyarakat kerja yang selama ini menjadi alas an mereka untuk mengadu kepada wakil rakyat mereka.

Selama ini, berbagai keluhan dan aspirasi dari kalangan buruh Papua Tengah telah diterima oleh anggota DPRK Kabupaten Mimika melalui berbagai saluran komunikasi resmi maupun informal. Pansus Moker menegaskan bahwa perjuangan ini dilakukan semata-mata untuk membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat pekerja yang telah berulang kali menghadap dan menyampaikan kegelisahan mereka kepada para wakil rakyat. Isu-isu yang diangkat mencakup kesejahteraan buruh, perlindungan hak-hak kerja, upah yang layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman serta sehat. Pansus Moker juga mempertanyakan implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang seharusnya melindungi para pekerja dari eksploitasi dan perlakuan tidak adil.

Dalam dialognya dengan Said Iqbal, Pansus Moker Mimika menyampaikan data konkret tentang kondisi buruh Papua Tengah yang masih jauh dari standar kesejahteraan yang layak. Banyak pekerja yang masih menerima upah di bawah upah minimum regional, belum mendapatkan akses kesehatan yang memadai, dan tidak memiliki jaminan sosial yang jelas. Pansus Moker juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap adanya praktik diskriminasi dalam penempatan kerja, pengupahan yang tidak transparan, dan lemahnya pengawasan terhadap keselamatan kerja di berbagai sektor industri. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi DPRK Kabupaten Mimika untuk memperkuat posisi mereka dalam mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani krisis ketenagakerjaan.

Pansus Moker Mimika berharap agar pertemuan ini menjadi titik balik dalam penyelesaian masalah buruh Papua Tengah. Mereka meminta kepada pemerintah pusat melalui Said Iqbal untuk membuat roadmap yang jelas dan terukur dalam mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Langkah-langkah yang diminta meliputi penguatan kelembagaan pekerja, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, sosialisasi hukum ketenagakerjaan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pengusaha yang melanggar. Pansus Moker juga menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan adil. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap keadilan sosial, Pansus Moker Mimika siap menjadi jembatan antara aspirasi buruh dan kebijakan pemerintah demi terwujudnya Papua Tengah yang lebih sejahtera.