Mendagri Tito Dorong Sinergi Gubernur Papua untuk Percepatan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Obor Keadilan - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menggelar pertemuan strategis bersama seluruh pimpinan daerah se-Tanah Papua untuk memastikan komitmen bersama dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan di Gedung Negara Papua, Jayapura, dan melibatkan seluruh gubernur serta wakil gubernur yang berada dalam wilayah administratif Tanah Papua. Mendagri menekankan bahwa keberhasilan sensus ekonomi ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah pusat untuk mendapatkan data ekonomi yang komprehensif dan akurat guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang lebih responsif dan berbasis data.

Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi mendalam terhadap komitmen dan dedikasi para pemimpin daerah di Tanah Papua yang telah menunjukkan keseriusan dalam berbagai program pemerintah. Beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan administratif rutin, melainkan investasi jangka panjang untuk memahami dinamika ekonomi wilayah Papua yang terus berkembang. Dengan data yang presisi dari sensus ini, pemerintah dapat merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi lokal yang belum termaksimalkan, serta mengalokasikan sumber daya pembangunan dengan lebih efisien. Mendagri juga menekankan pentingnya koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat di tingkat grassroot untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara maksimal dalam setiap tahapan sensus.

Para gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua merespons positif ajakan Mendagri dengan menandatangani komitmen tertulis untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai dalam rangka mendukung kelancaran sensus ekonomi. Mereka menyepakati untuk membentuk tim koordinasi tingkat provinsi yang akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mempersiapkan infrastruktur data, merekrut dan melatih enumerator, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat bisnis dan pelaku ekonomi. Pimpinan daerah juga berjanji untuk memberikan jaminan keamanan dan akses bagi petugas sensus dalam melakukan pendataan, termasuk di daerah-daerah terpencil yang memiliki aksesibilitas terbatas. Komitmen ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa data ekonomi yang baik adalah fondasi untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Tito Karnavian menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 direncanakan sebagai momen penting untuk mengidentifikasi struktur ekonomi baru di Tanah Papua, menguji efektivitas program-program pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan memetakan peluang-peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai sektor. Beliau berharap bahwa dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid sejak sekarang, pelaksanaan sensus tahun depan dapat mencapai cakupan data yang komprehensif dengan tingkat akurasi tinggi. Mendagri juga mengajak para gubernur untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam tahap-tahap persiapan sensus agar dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan sejak dini dan mencari solusi bersama. Dengan dedikasi dan kerja sama semua pihak yang sudah dimulai dari pertemuan ini, Mendagri optimis bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan Tanah Papua.