Mahasiswi Unair Terbukti Menggelapkan Dana KIP Kuliah Rp 103 Juta untuk Biaya Pribadi

Obor Keadilan - Sebuah kasus penggelapan dana beasiswa telah terungkap di lingkungan Universitas Airlangga (Unair), melibatkan seorang mahasiswi dari Fakultas Vokasi yang diduga menyalahgunakan dana Program Beasiswa Kuliah Tanpa Tagihan (KIP Kuliah) senilai Rp 103 juta. Mahasiswi dengan inisial YIP ini mengaku telah menggunakan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan organisasi mahasiswa untuk keperluan pribadi, termasuk melunasi hutang pinjaman online (pinjol) dan membiayai pengobatan orang tua. Pengungkapan kasus ini menambah deretan problematika transparansi pengelolaan dana publik di institusi pendidikan tinggi, sekaligus menunjukkan masih kurangnya sistem pengawasan terhadap distribusi beasiswa pemerintah.

Menurut keterangan yang dihimpun, dana KIP Kuliah yang menjadi obyek penggelapan ini sebelumnya diamanahkan kepada mahasiswi YIP untuk dikelola sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam struktur organisasi mahasiswa di Unair. Namun, alih-alih mengelola dana secara transparan dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, mahasiswi tersebut justru menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Pengakuan spontan ini terungkap ketika dilakukan audit internal terhadap laporan keuangan organisasi mahasiswa, yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut oleh pihak universitas dan berpotensi dilanjutkan kepada kepolisian. Modus operandi yang dilakukan menunjukkan adanya celah signifikan dalam mekanisme pertanggungjawaban dan verifikasi penggunaan dana beasiswa yang diterima oleh penerima KIP Kuliah.

Dalam pengakuannya, mahasiswi YIP menyatakan bahwa sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melunasi cicilan pinjaman online yang terus membengkak, sementara sisanya dialokasikan untuk membantu membiayai pengobatan orang tua yang sedang mengalami sakit. Meskipun motivasi pribadi yang dikemukakan dapat dipahami dari sisi kemanusiaan, namun tindakan mengambil alih dana yang bukan miliknya tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dan bertentangan dengan amanah penerima beasiswa. Kasus ini menelanjangi krisis moral dan integritas di kalangan penerima beasiswa pemerintah, serta menunjukkan bahwa pemberian beasiswa tanpa diikuti dengan pembinaan karakter dan edukasi etika dapat menimbulkan penyalahgunaan dana publik.

Pihak Universitas Airlangga telah mengambil langkah tegas dengan melaporkan kasus ini kepada otoritas yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Insiden ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi institusi pendidikan lainnya untuk memperkuat mekanisme pengawasan, audit berkala, dan edukasi integritas bagi setiap penerima dana beasiswa pemerintah. Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana yang terlewat serta untuk menentukan pertanggungjawaban hukum yang tepat bagi pelaku. Kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana beasiswa pemerintah kini menjadi sorotan utama yang memerlukan perhatian serius dari berbagai stakeholder pendidikan nasional.