Komisi VII DPR Tuntut Program Rehabilitasi Psikologis Komprehensif untuk Korban Kecelakaan KRL-Kereta Argo Bromo Bekasi

Obor Keadilan - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menggerakkan inisiatif mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan program trauma healing yang terstruktur dan berkelanjutan bagi para korban yang mengalami kecelakaan melibatkan KRL dan Kereta Argo Bromo di wilayah Bekasi Timur. Desakan tersebut didasarkan pada penilaian sejumlah psikolog klinis terkemuka yang menyatakan bahwa insiden kecelakaan transportasi massal dengan tingkat keparahan tinggi berpotensi besar menciptakan gangguan psikologis berkepanjangan pada para penyintas maupun keluarga korban. Pemerintah dipandang perlu mengalokasikan sumber daya finansial dan personel medis profesional untuk menangani aspek kesehatan mental yang sering terabaikan dalam penanganan darurat bencana transportasi.

Para ahli psikologi yang berkontribusi dalam analisis dampak kejadian tersebut menjelaskan bahwa pengalaman traumatis pada peristiwa kecelakaan massal dapat memicu kondisi seperti post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety disorder, dan depresi klinis yang dapat berlanjut selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun jika tidak ditangani secara profesional dan komprehensif. Mereka juga mengingatkan bahwa dampak psikologis tidak hanya dialami oleh korban langsung yang mengalami cedera fisik, melainkan juga kepada saksi mata, penyelamat, keluarga terdekat, hingga anggota masyarakat yang memiliki hubungan emosional dengan para korban. Untuk itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan tim multidisiplin termasuk psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan pendamping spiritual dalam memberikan dukungan rehabilitasi mental yang memadai dan berkelanjutan.

Komisi VII DPR menekankan bahwa tanggung jawab negara tidak berakhir pada penanganan medis darurat saja, melainkan harus meluas ke ranah pemulihan kesehatan mental dan reintegrasi sosial para korban ke dalam kehidupan normal mereka. Fraksi-fraksi di dewan legislatif menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPBD untuk memastikan program trauma healing dapat diakses oleh seluruh lapisan korban tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Mereka juga mendesak agar layanan konseling psikologis gratis disediakan di rumah sakit rujukan, poliklinik, hingga di tingkat kelurahan agar jangkauan lebih luas dan efektif menjangkau korban yang tersebar di berbagai lokasi.

Selain itu, Komisi VII juga merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen krisis transportasi dan mekanisme respons terhadap bencana untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Dalam jangka panjang, anggota dewan menyarankan pembentukan satuan tugas khusus yang berfokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur keselamatan transportasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai kesadaran transportasi aman. Komitmen pemerintah dalam implementasi program trauma healing ini akan menjadi indikator seberapa serius negara mengutamakan kesejahteraan holistik warganya, terutama dalam situasi krisis yang menuntut respons cepat dan terukur di berbagai dimensi kehidupan masyarakat.