Komisi III DPR Desak Kehati-hatian dalam Merumuskan Regulasi Vape, Hindari Keputusan Impulsif

Obor Keadilan - Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi III menyuarakan peringatan tegas agar proses legislasi terkait larangan rokok elektrik (vape) tidak dilakukan secara terburu-buru dan impulsif, meskipun belakangan ditemukan adanya kandungan narkoba dalam beberapa produk vape yang beredar di pasaran. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, secara eksplisit menekankan perlunya pendekatan yang matang dan sistematis dalam merumuskan kebijakan publik yang sedemikian signifikan. Pernyataan ini disampaikan mengingat kompleksitas permasalahan vape yang melibatkan berbagai aspek kesehatan, ekonomi, dan penegakan hukum secara bersamaan.

Menurut Abdullah, penemuan kandungan narkoba dalam produk vape memang menjadi isu serius yang memerlukan penanganan khusus dari otoritas terkait, namun penemuan tersebut tidak seharusnya menjadi dasar tunggal bagi pengambilan keputusan legislatif yang bersifat radikal. Pihaknya berpendapat bahwa keputusan untuk melarang total vape di Indonesia harus didahului dengan riset mendalam, studi komparatif terhadap kebijakan negara lain, serta masukan dari berbagai stakeholder terkait termasuk industri, akademisi, organisasi kesehatan, dan masyarakat luas. Pendekatan holistik semacam ini dirasa perlu untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya efektif menangani masalah kesehatan publik, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Komisi III DPR juga menekankan bahwa upaya pemberantasan penggunaan narkoba melalui vape harus dilakukan secara bersamaan dengan penguatan penegakan hukum dan pengawasan produk di tingkat pusat dan daerah. Abdullah mengusulkan agar pemerintah terlebih dahulu memperkuat kapasitas lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan identifikasi dan penertiban produk vape ilegal yang mengandung zat terlarang. Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang lebih baik antara berbagai institusi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mencegah peredaran produk berbahaya tersebut di pasaran sebelum mempertimbangkan opsi larangan total.

Pihak legislatif juga menekankan bahwa dalam proses perumusan regulasi vape, perlu dilakukan dengar pendapat publik yang komprehensif guna menampung aspirasi dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang terkena dampak kebijakan tersebut. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis bukti ilmiah yang kuat, diharapkan regulasi yang akhirnya disahkan dapat menciptakan solusi yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi penyelesaian isu vape di Indonesia. Komisi III berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus narkoba dalam vape sekaligus mendorong pemerintah melakukan tindakan nyata dalam pengawasan dan penegakan hukum sebagai langkah-langkah konkret di tengah proses legislasi yang lebih matang.