Ketakutan Beijing terhadap AI: Akankah Teknologi Cerdas Menciptakan Ketidakadilan Global Baru?

Obor Keadilan - Presiden Xi Jinping baru-baru ini menggeluarkan peringatan keras kepada dunia internasional mengenai potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang tidak terkontrol. Dalam pernyataannya, Xi Jinping menggunakan frasa "ketidakadilan sejarah baru" untuk menggambarkan skenario suram yang mungkin terjadi jika negara-negara berkembang dan kurang maju tertinggal dalam revolusi AI. Peringatan ini bukan sekadar retorika politis belaka, melainkan refleksi dari kekhawatiran strategis yang telah lama tersimpan dalam kalkulasi pemerintah Tiongkok mengenai masa depan geopolitik dunia.

Di balik pernyataan pemimpin China tersebut terdapat narasi kuat yang telah berkembang dalam percakapan domestik China tentang pengalaman pahit ketika tertinggal dalam gelombang-gelombang revolusi teknologi sebelumnya. Sejarah modern Tiongkok dipenuhi dengan momen-momen ketika kemajuan teknologi Barat menciptakan kesenjangan yang luar biasa dalam kemampuan militer, ekonomi, dan industri. Dari Revolusi Industri pertama hingga era komputer dan internet, setiap kali Tiongkok terlambat dalam mengadopsi teknologi baru, negara tersebut harus membayar harga yang sangat mahal melalui ketertinggalan dan kelemahan relatif di panggung dunia. Pakar geopolitik dan analis kebijakan internasional mengatakan bahwa Xi Jinping melihat AI bukan hanya sebagai teknologi biasa, tetapi sebagai titik tolak peradaban yang akan menentukan hierarki kekuatan global selama dekade-dekade mendatang.

Khawatir akan terulangnya skenario ketinggalan teknologi itu, Beijing telah mengambil langkah-langkah agresif untuk mengejar ketertinggalan dalam pengembangan AI, baik melalui investasi publik yang masif maupun melalui kolaborasi dengan sektor swasta teknologi. Pemerintah Tiongkok memandang bahwa jika beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa mendominasi pengembangan AI, maka mereka secara otomatis akan memiliki kekuatan struktural untuk mengontrol narasi global tentang bagaimana teknologi ini seharusnya dikembangkan dan digunakan. Hal ini dapat menciptakan bentuk imperialisme teknologi baru di mana standar, nilai, dan aturan tentang AI ditentukan oleh segelintir negara kaya, sementara mayoritas negara dunia dipaksa untuk menerima keputusan yang telah dibuat untuk mereka. Dengan demikian, "ketidakadilan sejarah baru" yang dikhawatirkan Xi Jinping bukan sekadar tertinggal dalam aspek teknologi semata, melainkan tertinggal dalam kemampuan mempengaruhi masa depan peradaban manusia sendiri.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ketidakadilan seperti itu dapat dicegah, mengingat dinamika pasar global yang sangat kompetitif dan ketidakseimbangan sumber daya antarnegara yang sudah sedemikian dalam. Para ahli menyarankan bahwa pencegahan hanya mungkin dilakukan melalui koordinasi internasional yang kuat dalam menetapkan prinsip-prinsip universal tentang pengembangan dan implementasi AI yang inklusif, transparan, dan adil bagi semua pihak. Namun, upaya-upaya multilateral semacam itu dihadapkan pada tantangan nyata berupa kepentingan nasional yang saling bertentangan dan keengganan negara-negara maju untuk berbagi keunggulan teknologi mereka. Oleh karena itu, realisme geopolitik menyarankan bahwa masa depan AI akan lebih ditentukan oleh keseimbangan kekuatan antara pemain-pemain besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa daripada oleh norma-norma global yang ideal. Dalam konteks ini, komitmen untuk menciptakan ekosistem AI yang adil masih memerlukan usaha berkelanjutan dari semua pihak, termasuk negara-negara berkembang, untuk memastikan bahwa revolusi AI tidak berulang sebagai sebuah "ketidakadilan sejarah" yang baru.