Kekerasan Seksual di Pesantren: Ketika Otoritas Spiritual Menjadi Perisai Impunitas

Obor Keadilan - Institusi pesantren, yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan menuntut ilmu agama, kini dihadapkan pada krisis kepercayaan yang mendalam akibat maraknya kasus kekerasan seksual. Ironisnya, jumlah laporan resmi yang masuk ke lembaga perlindungan dan aparat penegak hukum jauh lebih kecil dari estimasi kasus yang sebenarnya terjadi. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perpaduan kompleks antara struktur hierarki yang kaku, otoritas spiritual yang disakralkan, dan interpretasi keagamaan yang bias gender. Korban-korban kekerasan seksual di pesantren menghadapi hambatan berlapis yang membuat mereka memilih diam, takut melapor, atau bahkan tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami adalah bentuk kekerasan. Situasi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang ekosistem pesantren dan bagaimana budaya tradisional berinteraksi dengan interpretasi religius yang patriarkis untuk menciptakan lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi seksual.

Akar permasalahan terletak pada struktur kepemimpinan pesantren yang bersifat feodal dan patriarkal. Kyai atau pemimpin pesantren sering ditempatkan pada posisi yang tidak dapat dikritik, ibarat figur semi-Tuhan yang segala keputusannya harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Pola hubungan guru-murid yang hierarkis ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara sistemik. Para pembina, ustaz, atau figur otoritas lainnya memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan kekerasan seksual terhadap santri yang rentan, terutama mereka yang tidak memiliki sistem keluarga yang kuat untuk melindunginya. Budaya kepatuhan absolut ini diperkuat melalui narasi religius yang mengasosiasikan ketaatan kepada kyai dengan ketaatan kepada Tuhan. Santri, terutama yang muda dan kurang berpengalaman, disosialisasikan untuk melihat perlakuan keras atau tidak pantas dari kyai sebagai bentuk disiplin spiritual yang harus diterima dengan pasrah. Mekanisme perlindungan formal yang standar di institusi modern hampir tidak ada di banyak pesantren, terutama yang menganut tradisionalisme ketat.

Perilaku saling tutup-menutup dalam komunitas pesantren menjadi faktor penting yang membuat korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak eksternal. Pesantren sering dipandang sebagai komunitas tertutup yang harus menjaga reputasi di hadapan masyarakat luas. Ketika kasus kekerasan seksual terungkap, institusi pesantren cenderung menanganinya secara internal dengan mekanisme yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Korban sering kali diminta untuk berdiam diri demi "menjaga kehormatan" pesantren dan keluarga besar kyai. Terdapat juga narasi religius yang disalahgunakan, di mana korban diberitahu bahwa melaporkan kasus adalah bentuk maksiat atau pengkhianatan terhadap lembaga pendidikan Islam. Bagi santri perempuan, hambatan tambahan muncul dalam bentuk budaya patriarki yang menempatkan tanggung jawab pencegahan kekerasan seksual pada diri perempuan sendiri. Mereka disalahkan karena cara berpakaian, cara berbicara, atau kehadiran mereka di suatu tempat, bukannya menyalahkan pelaku kekerasan. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana korban merasa bersalah dan malu, alih-alih marah terhadap pelaku.

Mengatasi krisis ini memerlukan transformasi fundamental dalam struktur pesantren dan cara lembaga-lembaga ini berinteraksi dengan konsep keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Langkah pertama adalah membangun sistem pelaporan yang aman, terpisah dari struktur kepemimpinan tradisional pesantren, sehingga korban dapat melaporkan kekerasan seksual tanpa takut pembalasan. Pesantren perlu mengadopsi mekanisme perlindungan anak dan perempuan yang transparan dan diawasi oleh pihak eksternal yang independen. Pendidikan tentang hak-hak seksual, kesetaraan gender, dan interpretasi Islam yang progresif harus menjadi bagian integral dari kurikulum pesantren. Para pemimpin pesantren dan pengajar perlu mengikuti pelatihan mengenai pencegahan kekerasan seksual dan trauma-informed care. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus meningkatkan pengawasan terhadap pesantren sambil menghormati keberagaman pendekatan pendidikan Islam. Yang paling penting adalah mengubah narasi religius yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, dengan mempromosikan interpretasi Islam yang menekankan keadilan, martabat manusia, dan perlindungan bagi yang lemah. Hanya melalui kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up, disertai komitmen nyata untuk memposisikan kepentingan korban di atas reputasi institusi, pesantren dapat kembali berfungsi sebagai tempat yang aman dan mendukung bagi semua santrinya.