Kapolda Kalsel Instruksikan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi terhadap Setiap Kasus Pembakaran Lahan

Obor Keadilan - Kepemimpinan Inspektur Jenderal Polisi Rosyanto Yudha Hermawan sebagai Kapolda Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen yang tidak dapat ditawar dalam memerangi praktik pembakaran lahan di wilayah hukumnya. Dalam kesempatan terbaru, pimpinan kepolisian daerah ini memberikan instruksi yang sangat tegas kepada seluruh jajaran untuk menindak dengan maksimal setiap pelaku pembakaran lahan, tidak peduli seberapa kecil luasan area yang terbakar. Instruksi ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah potensi bencana kebakaran hutan yang dapat mengancam nyawa masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Dengan nada yang tegas dan tanpa ruang untuk negosiasi, Kapolda Kalsel memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusakan lingkungan akan diberlakukan secara konsisten terhadap semua lapisan masyarakat.

Latar belakang pengeluaran instruksi ketat ini tidak terlepas dari meningkatnya kasus-kasus pembakaran lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini bukan hanya sekadar persoalan administratif atau pelanggaran tata ruang, tetapi merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan ratusan ribu penduduk yang menghuni wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pembakaran lahan, baik yang dilakukan untuk kepentingan pertanian maupun spekulasi tanah, telah terbukti menghasilkan polusi udara yang mengganggu kesehatan publik, merusak ekosistem, serta mengakibatkan bencana asap yang melintasi lintas negara. Kapolda Kalsel memahami dengan baik bahwa pencegahan dan penegakan hukum yang ketat sejak dini merupakan investasi penting dalam melindungi generasi mendatang dari dampak merusak aktivitas ilegal semacam ini.

Dalam konteks penegakan hukum, instruksi Kapolda Kalsel ini mengandung dua dimensi penting yang harus dipahami oleh seluruh aparat kepolisian. Pertama, dimensi preventif yang menekankan pada deteksi dini dan pencegahan sebelum aktivitas pembakaran lahan benar-benar terjadi, melalui patroli intensif, sosialisasi kepada masyarakat, dan monitoring teknologi satelit. Kedua, dimensi represif yang memastikan setiap pelaku yang tertangkap akan diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa memandang status sosial ekonomi atau besarnya kerugian materi yang ditimbulkan. Kapolda Kalsel dengan tegas menekankan bahwa tidak ada istilah "pembakaran lahan kecil" yang boleh luput dari tindakan hukum, karena praktik tersebut tetap merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan zero tolerance ini dirancang untuk menciptakan efek jera yang kuat di masyarakat dan mengurangi tingkat kejadian pembakaran lahan secara signifikan.

Komitmen Kapolda Kalsel ini hendaknya dipahami pula sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat sipil. Setiap warga negara berhak menghirup udara bersih, hidup di lingkungan yang sehat, dan terbebas dari ancaman bencana alam yang dipicu oleh aktivitas melawan hukum. Dengan memberikan instruksi yang tegas dan tidak berkompromi, Kapolda Kalsel telah menunjukkan sikap bahwa institusi kepolisian tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam pelestarian sumber daya alam. Ke depannya, diharapkan instruksi ini akan diterjemahkan menjadi operasional nyata di lapangan, dengan peningkatan kapasitas aparat, alokasi sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang efektif dengan instansi lingkungan, kehutanan, dan instansi lainnya yang relevan dalam menciptakan sinergi penegakan hukum lingkungan yang komprehensif dan berkelanjutan.