Kadinkes Banten Tuai Kritik atas Respons Defensif terhadap Pertanyaan Seputar Temuan Audit BPK

Obor Keadilan - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menjadi pusat perhatian publik setelah merespons dengan cara yang dinilai tidak profesional ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Insiden tersebut terjadi dalam sebuah acara resmi dan berhasil terekam, kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial, memicu berbagai reaksi keras dari masyarakat luas dan kalangan pengamat tata kelola pemerintahan.

Sikap yang ditampilkan oleh Ati Pramudji Hastuti dalam merespons pertanyaan jurnalis dianggap tidak sesuai dengan etika dan protokol komunikasi publik yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang pejabat pemerintah berpangkat tinggi. Respons defensif dan cenderung tertutup tersebut justru menambah kesan negatif terhadap kredibilitas institusi kesehatan di tingkat provinsi. Banyak pengamat menyoroti bahwa sebagai kepala dinas yang mengelola sektor kesehatan—salah satu layanan publik paling vital—Kadinkes seharusnya menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk memberikan penjelasan transparan terkait setiap penemuan audit dari lembaga independen seperti BPK. Sebaliknya, sikap yang tertutup hanya akan memicu spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja dinas kesehatan.

Temuan BPK yang menjadi topik pertanyaan mencerminkan tanggung jawab pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kesehatan publik di Provinsi Banten. Sebagai lembaga audit independen, BPK memiliki otoritas untuk memeriksa dan melaporkan anomali dalam penggunaan dana pemerintah. Ketika hasil audit tersebut kemudian ditanyakan oleh wartawan—sebagai wakil kepentingan publik—pejabat yang bersangkutan seharusnya merespons dengan sikap kooperatif, penuh penjelasan, dan berkomitmen untuk perbaikan. Tanggapan yang justru menunjukkan keberatan atau ketidaksediaan untuk berbicara terbuka tentang hal tersebut malah menciptakan citra bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan atau ditutup-tutupi. Hal ini bertentangan dengan prinsip good governance dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi fondasi birokrasi modern Indonesia.

Kritik yang membanjiri media sosial mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dalam pengelolaan sektor publik, khususnya di bidang kesehatan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Berbagai kalangan, mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh publik, turut memberikan komentar tajam terhadap perilaku Kadinkes Banten tersebut. Mereka menekankan bahwa posisi strategis sebagai pemimpin institusi kesehatan membawa tanggung jawab moral untuk selalu terbuka kepada pengawasan dan kritik konstruktif. Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran birokrasi di Indonesia tentang pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan media massa dan masyarakat, serta memahami bahwa pertanyaan pers bukanlah ancaman, melainkan mekanisme kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi.