Hasto Desak Pemerintah Ciptakan Ekosistem Demokrasi yang Sehat dengan Membuka Pintu Kritik Konstruktif

Obor Keadilan - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dan lembaga-lembaga sosial guna mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Pandangan Hasto ini didasarkan pada prinsip fundamental sistem demokrasi yang membutuhkan mekanisme check and balances untuk memastikan setiap keputusan pemerintah tetap berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa demokrasi memerlukan sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, Hasto memberikan apresiasi sambil juga menyampaikan catatan kritis mengenai implementasinya di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemda, hingga lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi yang substantif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Hasto menerangkan bahwa openness atau keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik bukan merupakan tanda lemahnya eksekutif, melainkan justru menunjukkan kedewasaan dan keyakinan terhadap kebijakan yang telah dirancang dengan matang. Dalam perspektif good governance, pemerintah yang mampu menampung masukan dari berbagai kalangan akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan mampu menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasto menekankan bahwa kritik yang disampaikan secara konstruktif oleh media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan rakyat umum harus dipandang sebagai bagian integral dari proses kebijakan publik yang berkelanjutan. Ketidakbukaan pemerintah terhadap kritik akan menciptakan ruang bagi penyimpangan kekuasaan dan korupsi, yang pada akhirnya merugikan stabilitas institusi demokrasi itu sendiri.

Pandangan Hasto sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang secara terbuka mengakui bahwa sistem demokrasi memerlukan mekanisme internal yang dapat mengoreksi keputusan-keputusan strategis pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, Presiden telah menyatakan bahwa pemerintahannya terbuka untuk dialog dengan semua pihak, termasuk para kritikus, asalkan kritik tersebut disampaikan dengan cara yang sehat dan tidak menutup kemungkinan untuk merevisi kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran. Namun, Hasto juga mengingatkan bahwa pernyataan tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan konkret di tingkat implementasi, mulai dari cara media massa diperlakukan, bagaimana organisasi masyarakat sipil diakomodasi, hingga bagaimana suara-suara yang berbeda dari mainstream diperlakukan oleh aparatur negara. Elemen transparansi dalam proses pengambilan keputusan, akses informasi publik yang mudah, dan mekanisme pengaduan yang responsif menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Lebih lanjut, Hasto menggarisbawahi bahwa membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah membutuhkan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi liberal yang telah menjadi bagian dari konstitusi dan hukum dasar negara. Ketika pemerintah menunjukkan kesediaan untuk berdialog, menerima masukan, dan bahkan bersedia mengubah arah kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif, maka hal tersebut akan meningkatkan legitimasi institusi pemerintah di mata rakyat. Sebaliknya, jika pemerintah menutup diri dari kritik dan berusaha menggunakan kekuatan untuk menyuarakan hanya perspektif tunggal, maka akan tercipta jarak yang semakin lebar antara negara dan masyarakat yang pada akhirnya mengancam kohesi sosial. Oleh karena itu, Hasto mengajak seluruh stakeholder, termasuk media, organisasi sosial, institusi pendidikan, dan lembaga-lembaga lain untuk tetap menjaga gawang demokrasi agar tetap hidup dan berkembang, sambil juga mengharapkan pemerintah untuk terus membuka telinga dan hati bagi suara-suara masyarakat yang memiliki perspektif berbeda.