Gus Salam Desak PBNU Pastikan Semua Kepengurusan NU Memiliki Legalitas Sebelum Muktamar

Obor Keadilan - Ketua Umum PBNU Gus Salam telah mengeluarkan desakan yang cukup tegas kepada panitia penyelenggara Muktamar Nahdlatul Ulama guna memastikan bahwa seluruh struktur kepengurusan organisasi di tingkat daerah dan cabang istimewa memiliki legalitas yang jelas dan sah. Pernyataan ini disampaikan Gus Salam dalam konteks persiapan Muktamar NU yang merupakan ajang musyawarah tertinggi organisasi ini, di mana legalitas kepengurusan menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan partisipasi yang legitimate dari semua unsur NU di berbagai wilayah. Gus Salam menekankan bahwa tanpa kepastian legalitas ini, legitimasi kehadiran delegasi-delegasi daerah dalam Muktamar akan menjadi pertanyaan, yang nantinya dapat mengganggu kelancaran dan kredibilitas acara bersejarah tersebut.

Dalam konteks organisasi yang tersebar di seluruh nusantara seperti Nahdlatul Ulama, masalah legalitas kepengurusan di daerah memang menjadi isu yang cukup sensitif dan perlu mendapat perhatian khusus. Gus Salam, melalui pesan yang disampaikan kepada panitia Muktamar, menggarisbawahi pentingnya proses verifikasi dan legalisasi terhadap semua pengurus NU baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun pada cabang-cabang istimewa yang tersebar di berbagai lokasi. Permintaan ini sejatinya mencerminkan komitmen Gus Salam terhadap tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan mekanisme organisasi internal NU yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan rumah tangga organisasi. Dengan memastikan legalitas semua struktur kepengurusan, maka setiap keputusan yang diambil dalam Muktamar akan memiliki fondasi yang kuat dan tidak akan tergoyahkan oleh permasalahan teknis administratif.

Panitia penyelenggara Muktamar NU kini dihadapkan pada tanggung jawab yang tidak ringan untuk melakukan cross-check menyeluruh terhadap status legalitas setiap struktur kepengurusan NU yang akan mengirimkan delegasi ke Muktamar. Hal ini memerlukan koordinasi intensif antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memastikan tidak ada satupun struktur kepengurusan yang lolos dari proses verifikasi. Gus Salam memahami bahwa tantangan ini bukan hal yang mudah mengingat kompleksitas organisasi NU yang memiliki ribuan anggota dan tersebar di hampir setiap wilayah di Indonesia. Namun, beliau tetap bersikeras bahwa kompromi dalam hal legalitas bukanlah pilihan, sebab integritas Muktamar sebagai ajang musyawarah tertinggi NU harus tetap terjaga dengan baik dan tidak boleh dicorengkan oleh kehadiran delegasi dari struktur kepengurusan yang tidak memiliki legalitas yang jelas.

Langkah antisipatif yang diambil Gus Salam ini juga mengandung makna pedagogis bagi semua tingkatan kepengurusan NU di daerah. Desakan untuk memiliki legalitas bukan hanya sekadar persyaratan administratif semata, melainkan juga upaya untuk memperkuat kultur organisasi yang menghargai ketertiban, disiplin, dan patuh pada aturan main yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, perjalanan menuju Muktamar NU ini sekaligus menjadi momentum refleksi bagi semua stakeholder NU untuk mengevaluasi kembali praktik keorganisasian mereka masing-masing. Diharapkan bahwa melalui proses legalitas ini, Muktamar NU dapat berjalan dengan lancar, semua peserta memiliki legitimasi penuh, dan hasil-hasil keputusan yang dihasilkan akan memiliki daya ikat yang kuat bagi seluruh jajaran Nahdlatul Ulama di tanah air.