Dirjen Pajak Siap Reformasi Sistem Coretax untuk Memberantas Maraknya Praktik Perjokian SPT

Obor Keadilan - Direktur Jenderal Pajak Purbaya telah mengumumkan komitmennya untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem Coretax dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya praktik perjokian pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang semakin marak ditawarkan melalui berbagai platform media sosial. Purbaya menyadari bahwa sistem pelaporan pajak yang sudah ada kini telah mengalami berbagai celah keamanan yang memungkinkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan jasa ilegal kepada wajib pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak mereka secara tidak sah.

Praktik perjokian SPT yang dimaksudkan adalah fenomena di mana individu atau oknum tertentu menawarkan jasa untuk mengisi dan melaporkan SPT secara tidak transparan, seringkali dengan tujuan memanipulasi angka-angka finansial untuk mengurangi kewajiban pajak wajib pajak. Sistem Coretax, yang merupakan platform pelaporan pajak elektronik utama di Indonesia, telah menjadi target para pelaku praktik ilegal ini karena berbagai kelemahan dalam mekanisme verifikasi dan validasi data yang masih tertinggal dari perkembangan teknologi modern. Melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan platform digital lainnya, para pelaku praktik ini secara terbuka menawarkan jasanya dengan janji-janji menggiurkan kepada ribuan wajib pajak yang mencari cara praktis untuk mengurangi beban perpajakan mereka.

Dalam upaya penanggulangan masalah ini, Purbaya telah mengidentifikasi beberapa area utama yang memerlukan reformasi struktural dan teknologi. Pertama, sistem verifikasi data wajib pajak perlu ditingkatkan dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber resmi seperti Bank Indonesia, instansi pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan konsistensi dan akurasi laporan pajak. Kedua, mekanisme pengamanan sistem Coretax harus diperkuat dengan implementasi teknologi blockchain, enkripsi tingkat enterprise, dan sistem identifikasi biometrik untuk mencegah akses tidak sah dan manipulasi data. Ketiga, pelatihan dan sertifikasi bagi konsultan pajak profesional perlu diperkuat untuk memastikan bahwa hanya praktisi yang benar-benar berkualifikasi yang dapat membantu wajib pajak dalam proses pelaporan. Keempat, sistem monitoring dan pengawasan real-time perlu dikembangkan untuk mendeteksi pola-pola mencurigakan yang mengindikasikan adanya praktik perjokian.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan timeline yang ambisius untuk menyelesaikan perbaikan sistem ini dalam kuartal pertama tahun fiskal mendatang. Purbaya juga menekankan bahwa reformasi ini bukan hanya tentang teknologi semata, tetapi juga melibatkan aspek penegakan hukum yang lebih ketat terhadap para pelaku perjokian SPT. Badan Pemeriksa Keuangan dan kepolisian telah diminta untuk melakukan operasi gabungan guna mengidentifikasi dan menuntut para pelaku praktik ilegal ini. Dengan kombinasi dari reformasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan penegakan hukum yang konsisten, Dirjen Pajak optimis bahwa praktik perjokian SPT dapat diminimalkan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pelaporan yang jujur dan transparan dapat ditingkatkan secara signifikan.