Aktivitas Vulkanik Gunung Dukono Terus Meningkat, Pemandu Lokal Desak Penerapan Larangan Resmi untuk Pendaki

Obor Keadilan - Aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku, terus menunjukkan intensitas yang mengkhawatirkan dengan frekuensi erupsi yang terjadi setiap detik. Meskipun pemerintah dan otoritas berwenang telah mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh masyarakat agar menghindari pendekatan ke kawah gunung berapi tersebut dalam radius empat kilometer, hingga saat ini belum ada larangan resmi yang mengikat secara hukum. Kondisi ini menciptakan celah yang cukup signifikan, memungkinkan para pendaki gunung dan pengunjung untuk terus melakukan perjalanan ke lokasi tersebut tanpa takut akan konsekuensi legal. Para pemandu lokal yang memiliki pengalaman bertahun-tahun mendampingi wisatawan kini semakin vokal menyuarakan keprihatinan mereka terhadap situasi yang mereka anggap semakin membahayakan.

Para pemandu wisata lokal yang bekerja di sekitar Gunung Dukono secara konsisten mengamati peningkatan aktivitas vulkanik dari waktu ke waktu. Mereka merupakan garis terdepan yang berinteraksi langsung dengan para pendaki dan memiliki pengetahuan mendalam tentang karakteristik gunung tersebut. Berdasarkan pengalaman lapangan mereka, pemandu-pemandu tersebut mengingatkan bahwa erupsi yang terjadi setiap detik merepresentasikan tingkat bahaya yang ekstrem dan tidak dapat diprediksi dengan akurasi sempurna. Mereka mengungkapkan bahwa peringatan administratif saja tidaklah cukup untuk menahan antusiasme para pendaki yang ingin mencapai puncak atau bahkan mendekati kawah untuk mendapatkan pengalaman serta dokumentasi visual yang spektakuler.

Ketiadaan keputusan resmi yang melarang pendakian ke Gunung Dukono telah menjadi masalah serius dalam upaya mitigasi bencana alam. Meskipun Badan Geologi dan berbagai institusi terkait telah mengeluarkan rekomendasi dan peringatan tertulis, status ini hanya bersifat advisory atau himbauan, bukan larangan yang mengikat secara hukum. Situasi tersebut menciptakan ambiguitas yang dimanfaatkan oleh sebagian pendaki untuk terus melakukan aktivitas pendakian. Para pemandu lokal menekankan bahwa diperlukan langkah-langkah lebih konkret, termasuk penetapan kawasan terlarang yang dilindungi oleh regulasi resmi dan diawasi oleh aparat keamanan untuk memastikan ketaatan masyarakat. Mereka juga mengkhawatirkan bahwa ketika terjadi bencana yang merugikan, tanggung jawab akan dibebankan kepada pemandu lokal yang sebenarnya juga menjadi korban dari ketidakjelasan kebijakan ini.

Mengingat kompleksitas situasi ini, pemangku kepentingan diminta untuk segera mengambil tindakan tegas dan terkoordinasi. Otoritas pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap tingkat risiko yang sebenarnya dan mengambil keputusan definitif mengenai status kawasan Gunung Dukono. Apabila pemerintah memutuskan untuk tidak melarang pendakian, maka harus ada sistem manajemen risiko yang komprehensif, termasuk edukasi publik yang intensif dan penyediaan peralatan keselamatan yang memadai. Sebaliknya, jika keputusan adalah melarang akses ke zona berbahaya, maka harus ada penegakan hukum yang konsisten. Pemandu lokal dan masyarakat sekitar memandang bahwa keputusan apapun lebih baik daripada status quo yang ambigu dan berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Dengan demikian, urgensi untuk mengambil keputusan kebijakan yang jelas dan mengikat menjadi semakin nyata seiring dengan terus meningkatnya ancaman vulkanik dari Gunung Dukono.