Asprindo Minta Karantina Wilayah Bukan lagi Solusi Tapi Aksi Nyata Atasi Covid-19

Foto: Dewan Penasehat ASPRINDO, Sandiaga Uno bersamaKetua Dewan Pembina DPP ASPRINDO, DR. RIzal Ramli

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN| JAKARTA, Senin (30-3-2020), Wabah Virus Corona yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 merupakan Musibah Non Alam yang melanda  199 negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut juga menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (DPP ASPRINDO) untuk menyampaikan pernyataan sikap kepada Pemerintah   (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) yang ditujukan kepada Presiden Jokowi Widodo.

Pernyataan sikap ASPRINDO merupakan dalam rangka turut ambil bagian untuk Penanganan Secara Holistik dan Terintegrasi atas Wabah Virus Korona – COVID 19.

■A. Sandiaga Uno : Karantina Wilayah Harus Jadi Solusi dengan Aksi Nyata

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat ASPRINDO, Sandiaga Uno bahwa  Karantina Wilayah seharusnya telah menjadi  solusi  dengan aksi nyata .

Dalam pernyataannya Sandiaga menyampaikan point-point sebagai berikut :  Pandemi Corona ini adalah ujian bagi setiap Negara dan bangsa yang kehadirannya pada paruh pertama milineum ketiga ini mulai dipertanyakan. Kita menikmati dunia tanpa batas lewat akselerasi teknologi informasi, seringkali merasa batas-batas politik sebagai penghambat kemajuan global.

Kondisi saat ini, setiap Negara, Provinsi, Kabupaten dan Kota membangun kembali  tembok-tembok pembatas . Kebijakan Draconian ini awalnya dipandang sinis ketika Tiongkok menerapkannya saat wabah ini menggila di Negara mereka. Sekarang menjadi model yang dimodifikasi  di berbagai negara termasuk  Eropa.


Kebebasan harganya tidak setinggi nyawa manusia.

Sejak awal  Sandiaga Uno konsisten menyerukan pada Pemerintah untuk melakukan PARTIAL LOCKDOWN adi Zona  Merah  penyebaran  Korona. Syarat kuncinya adalah penuhi kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu.

Jika pemerintah mampu  menjamin 40 % dari rakyat tidak  mampu, maka  jangan  ragukan semangat  gotong- royong rakyat Indonesia untuk membantu  sisanya. Political Will Pemerintah akan jadi social movement bagi masyarakat.

Upaya menghadapi Korona di Indonesia bukanlah masalah yang kaya melindungi yang miskin  agar hidup wajar. Dan yang miskin melindungi yang kaya agar tak tertular. Wabah ini bukanlah diskursus kelas social. Seenaknya dilempar jadi bahan perdebatan pada publik. Bukan tugas si kaya atau  si miskin , tetapi ini adalah tugas pemerintah untuk melindungi segenap rakyat  tidak  peduli  miskin atau  kaya.

Di tengah gaduhnya penanganan wabah covid 19,  masyarakat sudah bergerak degan cara mereka masing-masing. Ada gerakan pesan  makan untuk pekerja online atau  milineal yang gigih dalam upaya menyediakan APD tenaga kesehatan dan  melakukan penyemprotan disinfektan. Dan Sandiaga Uno bersama beberapa teman pun terketuk berkontribusi, berkomitmen membantu anggota masyarakat yang tulang punggung keluarganya  jadi  korban  wabah  virus corona.

Gerak cepat  masyarakat dalam berkontribusi ini seharusnya menumbuhkan  kepercayaan diri Pemerintah. Jakarta sebagai Zona Merah penyebaran korona  seharusnya jadi MODEL PARTIAL LOCKDOWN .  Dengan data kependudukan yang lebih presisi, akses informasi yang simetris dan manajemen  bencana yang transparan seharusnya warga Jakarta siap dengan  kondisi  ini.

Pandemi Korona ini sudah menjadi PERANG  GLOBAL. Para Tenaga Medis menempati front terdepan . Jangan biarkan  mereka menjadi tumbal  dari ketidakpastian . Beri kesempatan pada mereka untuk bertempur dengan lawan yang seimbang. Sementara Pemerintah dan segenap rakyat memanvgun barikade untuk menghambat pergerakan musuh.

Akhir dari setiap perang selalu: menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita harus siap untuk perjuangan berikutnya. Soal hitung-hitungan  pertumbuhan ekonomi mungkin bisa kita negosiasikan . Tetapi  nyawa  dan kehidupan rakyat tidak  ada  ruang  untuk  perdebatan.


■B. Rizal Ramli : Gunakan Dana Infrastruktur untuk Pangan Rakyat Kecil

"Senada dengan pernyataan Sandiaga Uno, Ketua Dewan Pembina DPP ASPRINDO, DR. RIzal Ramli meminta agar Presiden Jokowi menggunakan dana proyek Infrastruktur sebesar 430 Trilyun Rupiah, Dana SAL dan SILPA sebesar 270 Trilyun Rupiah untuk digunakan sebagai Pangan Rakyat Kecil".

Dalam surat pernyataan sikap DPP ASPRINDO disebutkan bahwa Pemerintah Jokowi sebetulnya punya cukup uang, asal Jokowi menghentikan seluruh proyek-proyek infrastruktur. Gunakan dana  SAL dan SILPA untuk membantu kebutuhan pokok pekerja harian dan rakyat miskin. Pemerintah diminta bertindaklah sekarang ( Action Now  !!! ). Pengorbanan itu mulai dari Pemimpin untuk menjadi contoh dan membangun kredibilitas !

Tolong hentikan dulu semua proyek infrastruktur  termasuk proyek mercusuar Ibu Kota baru. Nyawa manusia lebih penting dari proyek.


Fakta dilapangan rakyat kecil : buruh tani, kuli bangunan , buruh kasar, pedagang sayuran/buahan,  sektor informal gulung tikar karena tak ada kerjaan dan tak ada pembeli akibat krisis ekonomi dan wabah Covid  19. Rakyat kecil butuh makan yang cukup dan harus ditolong Pemerintah dan Pengusaha yang Peduli.

Terkait Peraturan Pemerintah (PP) Karantina Wilayah, Rizal Ramli mengatakan bahwa harus ada jaminan terjaganya Daya Beli masyarakat saat wabah Corona.

Melambatnya aktivitas perekonomian akibat pandemic virus corona memerlukan kebijakan taktis. Untuk itu PP Karantina Wilayah  yang tengah di bahas harus mampu merinci panduan teknis yang bertujuan untuk menghalau penyebaran virus sekaligus menjaga taraf  hidup  warga terdampak.

Pemerintah wajib menjamin kebutuhan hidup warga yang berada dalam wilayah karantina. Hal ini untuk mewujudkan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Hal-hal yang perlu diperjelas antara lain: pengertian kebutuhan dasar, pelibatan Pemda dan Pihak yang terkait dan keluar-masuk wilayah.

Foto: Jose Rizal, MBA (Ketua Umum ASPRINDO)

Karantina wilayah  jangan sampai menciptakan persoalan baru yang justru melemahkan solidaritas  dan daya tahan kolektif kita dalam  menghadapi penyebaran virus. Pada kondisi saat ini, stabilitas daya beli akar rumput  harus dijaga.

Dalam pemberlakuan Karantina Wilayah, tidak akan membenani keuangan Negara. . Pemerintah dapat  menggunakan  Dana Saldo Anggran Lebih   untuk alokasi pemenuhan kebutuhan  hidup  warganya.

Dalam pelaksanaan  Karantina Wilayah, Pemerintah  harus menyiapkan ketersediaan data akurat tentang masyarakat yang terdampak, seperti pekerja informal, buruh  lepas, tenaga harian, dan lain lain.

Dalam kondisi krisis Ekonomi akibat wabah virus Corona-Covid 19 yang sudah massif sampai keseluruh wilayah NKRI serta telah menjadi bencana non alam secara nasional bahkan bencana non alam dunia, sangat dibutuhkan kepedulian dan perhatian serius terhadap para pejabat negara dan pemerintah dari Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten agar secara ikhlas dapat menyumbangkan gaji dan  pendapatannya sebesar 30% sampai dengan wabah ini teratasi secara nasional.


Dalam rangka penanganan ODP dan PDP pada daerah zona merah, khususnya DKI Jakarta, DPP ASPRINDO menyarankan agar setiap Kota/Kabupaten dibuatkan Rumah Sakit Darurat sebanyak 2-3 unit.

Rumah Sakit Darurat yang lokasinya dilapangan terbuka atau gedung milok pemerintah. ASPRINDO mengharapkan agar Pemerintah bisa merespon  segera pembangunannya. []

Sumber: Media Centre DPP Asprindo