Oborkeadilan.com | Jakarta | Saya Menolak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Periode 2019-2024 dipimpin oleh orang yang bukan asli Papua. Saya meminta agar partai politik (parpol) yang mencoba mengusung kandidatnya untuk Ketua DPR Papua agar mengurungkan niatnya.
Penolakan saya itu muncul akan dlditetapkan ketua DPR Provinsi Papua Non Asli Papua, Namun, Partai NasDem sebagai partai pemenang pemilu legislatif 2019 di provinsi Papua ini, Maka kepada pengurus DPW partai NasDem Provinsi Papua segrah mengajukan nama kadernya yang terbaik dan prioritaskan Orang Asli Papua.
Saya menegaskan, UU 21/2001 dan telah diubah menjadi UU 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua semangatnya adalah memberikan keberpihakan dan perlakuan khusus bagi Papua untuk mengelola daerahnya sendiri dengan mengutamakan putra asli Papua. Karena itu, sangat masuk akal, kalau beberapa jabatan strategis di Papua, dipegang oleh putra Papua asli.
Menurut saya sejak 75 tahun Papua berintegrasi ke negara tercinta Republik Indonesia ini, telah banyak sumber daya alam Papua yang dikuras secara istematis untuk kemakmuran bangsa, terutama tambang. Sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi sampai Orde Otus , belum banyak kebijakan yang benar-benar mengembalikan harkat dan martabat Papua.
Yang terjadi, maka selain menguras sumber daya alam Papua, hak-hak politik dan jabatan strategis di pemerintahan maupun parlemen di Tanah Papua pun dirampas oleh orang-orang non-Papua asli. Padahal, belum ada data statistik yang menunjukkan bahwa orang asli Papua diberi kesempatan menduduki posisi strategis di pemerintahan, DPR di wilayah Indonesia di luar Papua.
Berkaitan dengan itu, seluruh komponen segerah mengirim surat ke pimpinan Partai NasDem di Jakarta, agar mempertimbangkan pengusulan nama calon Ketua DPR Papua dari orang asli Papua. Biar keputusan DPP Partai NasDem memberikan kesempatan kepada orang asli Papua memimpin parlemen di Provinsi Papua.
Merendahakan Martabat
Saya berharap tidak ada upaya merendahkan martabat orang Papua dengan penunjukkan orang bukan asli Papua memimpin DPR Provinsi Papua .
Sebelum mengirim surat ke Partai NasDem dan pejabat negara terkait di Jakarta, mahasiswa Papua dan seluruh elemen segera melakukan aksi penolakan di kantor DPR Provinsi Papua dan segera melakukan aksi petisi di Medsos.
Yunus Gobai Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) Kota studi Bogor
