Polemik Pemecatan Sandi Butar-Butar di Damkar Depok: Ungkap Konspirasi dan Korupsi Terkuak
Latar Belakang Kasus: Kritik Sandi dan Pemecatan yang gagal, Kontroversial
Sandi Butar-Butar bukanlah nama baru dalam dunia aktivisme di lingkungan Damkar Depok. Sejak tahun 2021, ia dikenal sebagai pegawai yang vokal mengkritisi dugaan korupsi di instansinya, termasuk pengadaan sepatu dan seragam yang tidak sesuai anggaran serta peralatan yang rusak. Ia bahkan melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Depok, yang kemudian menetapkan beberapa pejabat Damkar sebagai tersangka. Namun, status tersangka tersebut dibatalkan melalui upaya praperadilan, dan para pejabat yang sempat ditahan kini kembali bebas.
Puncak kontroversi terjadi ketika kontrak kerja Sandi tidak diperpanjang per 31 Desember 2024, yang dianggap sebagai pemecatan sepihak. Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai keputusan Pemkot Depok keliru dan meminta solusi yang adil. Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri, juga angkat bicara pada 8 Januari 2025, menyatakan, “Saya menyayangkan keputusan penghentian kontrak bagi Saudara Sandi yang terkesan tergesa-gesa. Dengan keputusan sepihak ini akan sulit bagi yang bersangkutan untuk kembali bekerja di pemerintahan, kecuali ada putusan pengadilan yang mengharuskannya.” Supian bahkan berjanji akan memanggil kembali Sandi untuk bekerja sebagai tenaga honorer di Damkar.
Surat Pemanggilan Janggal: Kebingungan dan Dugaan Intimidasi
Pada 6 Maret 2025, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok menerbitkan surat pemanggilan kepada Sandi. Surat tersebut, yang diterbitkan dengan nomor 005/182-PO, meminta Sandi untuk menghadap pada 7 Maret 2025 pukul 09.00 WIB. Namun, surat ini baru diterima Sandi pada 7 Maret 2025 sore, setelah dititipkan melalui seorang pegawai Damkar lainnya. Isi surat tersebut juga tidak mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas, hanya memuat informasi dasar seperti alamat Dinas Damkar di Jalan Boulevard Grand Depok City, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, serta kontak resmi dinas tersebut.
Ketidaksesuaian waktu penyampaian surat ini menjadi sumber kebingungan bagi Sandi. “Saya diminta datang tanggal 7 pagi, tapi suratnya baru saya terima tanggal 7 sore. Ini saya melihat seperti merendahkan hukum, merendahkan saya sendiri, dan mungkin juga mengecilkan nilai atensi dari Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Depok,” ujar Sandi dalam video yang dikirimkan ke redaksi Obor Keadilan. Ia juga menyatakan bahwa surat tersebut tidak dapat dipahami maksudnya, sehingga membuatnya merasa diperlakukan tidak adil.
Pernyataan Sandi: Tekad Membongkar Konspirasi dan Korupsi
Sandi juga menyinggung sikap pasif Kejaksaan Negeri Depok yang tidak melakukan upaya hukum lanjutan setelah kalah dalam praperadilan. Menurutnya, ada “kekuatan besar” di balik kebebasan dua pejabat tersebut, dan ia berjanji akan membongkarnya demi keadilan. Video tersebut kini telah beredar luas di berbagai platform media sosial, memicu perhatian publik yang semakin besar terhadap kasus ini.
Dugaan Konspirasi: Pemecatan Sandi dan Skandal di Tubuh Damkar
Kasus pemecatan Sandi kian memunculkan spekulasi adanya konspirasi di tubuh Damkar Depok. Sandi, yang selama ini dikenal sebagai whistleblower, diduga menjadi target karena upayanya mengungkap praktik kotor di instansi tersebut. Pemecatannya yang tergesa-gesa, sebagaimana dikritik oleh Supian Suri, serta surat pemanggilan yang janggal, memperkuat dugaan bahwa ada pihak yang berusaha menekan Sandi agar tidak melanjutkan pengungkapan kasus korupsi.
Sikap Pemkot Depok yang terkesan mengabaikan rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Depok terpilih juga menjadi sorotan. Meskipun kedua pejabat tinggi tersebut telah meminta agar Sandi diperlakukan secara adil, langkah nyata dari Pemkot Depok justru seolah menunjukkan keengganan untuk menyelesaikan kasus ini dengan transparan. Hal ini memicu kecurigaan bahwa pemecatan Sandi bukan sekadar masalah administratif, melainkan bagian dari upaya melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam dugaan korupsi.
Kejaksaan Bungkam, Publik Menanti Kebenaran
Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Depok belum memberikan pernyataan resmi terkait batalnya status tersangka dua pejabat Damkar yang sebelumnya ditahan. Sikap pasif ini semakin memicu tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama setelah Sandi secara terbuka menuding adanya “kekuatan besar” yang melindungi para pejabat tersebut.
Di sisi lain, Pemkot Depok juga didesak untuk bersikap transparan dalam menangani kasus Sandi. Jika tuduhan Sandi terbukti, maka kasus ini bukan lagi sekadar pemecatan pegawai, melainkan skandal besar yang dapat mengguncang pemerintahan Kota Depok. Publik kini menanti langkah lanjutan dari Sandi, yang selama ini dikenal sebagai sosok pemberani dalam membongkar ketidakberesan.
Sandi dan Perjuangan untuk Keadilan
Sandi Butar-Butar tampaknya tidak akan tinggal diam. Dengan pengalamannya sebagai whistleblower dan dukungan dari berbagai pihak, ia bertekad melanjutkan perjuangannya demi keadilan. Video pernyataannya yang dikirimkan ke Obor Keadilan pada 7 Maret 2025 menjadi bukti bahwa Sandi siap menghadapi tekanan, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan kekuatan besar di balik layar.
Apakah pemecatan Sandi memang terkait dengan upayanya mengungkap korupsi di tubuh Damkar Depok? Siapa pejabat yang diduga melindungi dua tersangka yang kini bebas? Dan mengapa Pemkot Depok terkesan ngotot menyingkirkan Sandi meskipun ada atensi dari pejabat tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini kini bergantung pada keberanian Sandi untuk mengungkap tabir gelap di balik konspirasi yang ia tuding. Jika tuduhannya terbukti, maka kasus ini berpotensi menjadi skandal besar yang mengguncang pemerintahan Kota Depok.
Kini Sandi sudah berdinas kembali di Damkar dan status kepegawaiannya mengacu kepada status yang dulu artinya PHK yang sempat dilakukan oleh oknum pejabat Damkar batal demi hukum alias tidak berlaku yang berlaku adalah atensi Gubernur Jawa Barat jadi dan atensi Sopian sore sebagai Walikota Depok (*)
_Redaksi Media Nasional Obor Keadilan_
