 |
| Teks foto: Proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) desa Curahtulis kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo yang berlangsung alot dan melibatkan warga desa . |
Bahkan untuk menjaga gejolak warga yang akan timbul akibat calon penerima yang tidak masuk pada data penerima BLT DD, ketua relawan tugas Covid 19 desa Curahtulis Ikhwanul muslimin datangkan ketua tim tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pendamping Program keluarga harapan (PKH) ,serta Tim pendamping desa yang notabene dari pendamping yang direkrut kementerian desa sebagai penyalur dana desa.
Dalam pemaparannya dihadapan warga yang juga turut hadir dalam verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DD di pendopo kantor desa curahtulis kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo menyatakan permintaan maafnya terkait keterlambatan menyetor data penerima calon penerima bantuan ini pada pihak kecamatan ataupun Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Probolinggo.
"Kami atas nama tim relawan satuan tugas penanganan dan penanggulangan Covid 19 desa Curahtulis meminta maaf atas keterlambatan dalam penyelesaian data calon penerima BLT DD,karena dalam beberapa hari ini kita sudah maksimal siang dan malam lakukan pendataan hingga verifikasi ataupun validasi data demi menjaga kondusifitas serta kepercayaan warga .jelasnya
Ihwan menambahkan bahwa tidak bisa dipungkiri akibat pemberitaan di media dan Medsos seperti Facebook bahwa tiap warga akan terima bantuan senilai Rp.600 ribu rupiah timbulkan berbagai interpresi ditengah warga ,padahal BLT DD ini jangkauannya terbatas karena merupakan bentuk peralihan proyek fisik desa dan nilainya pun sudah ditentukan,yakni 30 % dari nilai pagu Dana desa atau senilai Rp644.400.000 yang diterima oleh desa.sehingga mau tidak mau penerima nantinya juga terbatas sekitar 358 rts ( rumah tangga sasaran) yang akan menerima bantuan senilai Rp.600.000 selama 3 bulan mulai bulan april hingga Juni 2020 .
Di tempat yang sama,Imam selaku ketu TKSK kecamatan Tongas yang juga turut hadir pada rapat validasi data menyatakan bahwa pemerintah pusat sebelum adanya pandemi covid 19 inipun juga sudah menggelontorkan berbagai bantuan pada masyarakat miskin seperti ,PKH ,BST dan BPNT." Kami harapkan dalam validasi ini benar benar dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi double bantuan,karena dalam situasi sekarang dimasyarakat sangat sensitif tentang penerima bantuan dari pemerintah dan kita sama sama berharap agar kerja maksimal ini dapat mengurangi beban masyarakat ditengah wabah Covid 19 ini dan semaksimal mungkin bisa meredam gejolak karena pendataan yang dilakukan sudah bersifat transparan dan partisipatif karena secara langsung melibatkan masyarakat desa.tegasnya
Reporter ; Zainal
Editor : Redaktur
Penanggungjawab berita: Obor Panjaitan
