 |
| Ketua Dewan Pakar Asprindo sekaligus Guru Besar IPB Bogor, Prof. Didin S. Damanhuri |
Ketua Dewan Pakar Asprindo sekaligus Guru Besar IPB Bogor, Prof. Didin S. Damanhuri, menyampaikan hal tersebut pada Sabtu, 24 Januari 2026. Menurutnya, setidaknya publik patut memberikan apresiasi karena Presiden telah berbicara di hadapan Forum Ekonomi Dunia yang dihadiri puluhan kepala negara dan pemerintahan, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta ribuan CEO perusahaan internasional. Kehadiran tersebut dinilai membanggakan sebagai bagian dari eksistensi Indonesia di panggung global.
Didin menjelaskan bahwa inti pidato Presiden di Davos adalah platform Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa stabilitas nasional dan persatuan warga negara saja tidak cukup jika tidak diiringi oleh kemajuan bangsa dalam perspektif pembangunan ekonomi.
Menurut Didin, sejumlah program unggulan justru menghadapi masalah serius pada delivery mechanism atau mekanisme implementasinya. Program-program tersebut menyedot anggaran sangat besar, sehingga berdampak pada pemotongan anggaran pendidikan, anggaran daerah, dana desa, bahkan dana yang tersimpan di bank-bank Himbara. Akibatnya, pemerintah dan lembaga negara dipaksa melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor.
Di sisi lain, program-program tersebut dinilai tidak melibatkan usaha rakyat secara luas seperti UMKM dan koperasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi. Justru yang dominan dilibatkan adalah yayasan-yayasan tertentu, aparat negara seperti Polri dan TNI, serta partai-partai politik, di mana partai Presiden mendapatkan porsi terbesar.
Didin menambahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam praktiknya lebih banyak menyentuh wilayah perkotaan, sementara wilayah pedesaan—yang mencakup sebagian besar wilayah nasional—masih jauh dari jangkauan. Kondisi ini membuat program tersebut belum memberikan efek pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan signifikan, sehingga belum menyentuh tujuan pemerataan ekonomi seperti yang diklaim Presiden.
Hal serupa terjadi pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggunakan dana desa dan dana perbankan Himbara. Program tersebut dinilai dijalankan tanpa persiapan memadai agar benar-benar berfungsi sebagai entitas bisnis yang sehat dan berjiwa koperasi. Bahkan, upaya swasembada pangan tidak dijalankan melalui koperasi petani, melainkan oleh aparat, tanpa melibatkan petani sebagai aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.
Bercampur antara Cita dan Fakta
Peneliti ekonomi senior Indef tersebut menilai bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo di Davos bercampur antara fakta dan cita-cita. Trilogi ekonomi yang ditawarkan masih menghadapi persoalan besar dalam tataran aplikasi dan realisasi.
Trilogi tersebut bertumpu pada peran Danantara sebagai pengelola dana investasi nasional senilai sekitar Rp 16.000 triliun, yang dirancang menyerupai Temasek di Singapura. Namun, Didin mempertanyakan kelayakan perbandingan tersebut, mengingat Danantara baru berjalan sekitar satu tahun, sementara Temasek telah beroperasi selama puluhan tahun.
Trilogi ala Prabowo dimaksudkan untuk mendorong stabilitas nasional melalui peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan pertahanan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang disertai pemerataan. Dengan konsep tersebut, Prabowo berharap Indonesia mampu berperan aktif dalam perdamaian internasional dan menjadi negara maju, demokratis, serta berkeadilan.
Namun, menurut Didin, klaim tersebut segera berhadapan dengan realitas. Dalam satu tahun pemerintahan, platform ideal yang disampaikan belum didukung oleh kejelasan program unggulan yang konkret, terutama terkait pertumbuhan ekonomi yang merata. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan fiskal negara.
Akibatnya, program-program besar seperti MBG dan KDMP kembali menghadapi kendala serius dalam mekanisme pelaksanaan. Hal serupa juga terlihat dalam penegakan hukum. Reformasi Polri dinilai berjalan di tempat dan justru memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Di bidang pemberantasan korupsi, penanganan kasus-kasus besar terkesan bertele-tele dengan hukuman ringan, sementara aparat hukum masih rentan terhadap sogokan dan suap.
Kenyataan yang Tidak Sesuai
Menurut Didin, platform ideal yang dibanggakan Presiden di Forum Ekonomi Dunia bertabrakan dengan kenyataan di lapangan. Keterlibatan TNI dalam proyek food estate di Papua, misalnya, tidak melibatkan petani lokal, melainkan korporasi besar.
Lebih memprihatinkan lagi, program-program yang menyedot anggaran besar terpaksa dibiayai dengan utang luar negeri yang semakin tinggi. Pada tahun berjalan, pemerintah mencairkan utang sekitar Rp 826 triliun. Pertumbuhan ekonomi yang diklaim di atas 6 persen pada kenyataannya hanya mendekati 5 persen, sementara utang luar negeri pemerintah mendekati Rp 10.000 triliun.
Jika ditambahkan dengan utang swasta sekitar Rp 3.250 triliun serta utang BUMN yang mencapai sekitar Rp 9.000 triliun, total beban utang nasional menembus lebih dari Rp 22 kuadriliun. Kondisi ini jelas membebani APBN.
Situasi tersebut diperparah oleh ketegangan geopolitik global, konflik internasional yang meningkat, serta perang dagang yang berkepanjangan. Dampaknya, nilai tukar rupiah sempat menembus Rp 17.000 per dolar AS. Didin mengungkapkan data valid bahwa kredit untuk UMKM justru menurun, sementara kredit untuk korporasi besar meningkat signifikan. Jika kondisi ini dibiarkan, Indonesia berpotensi menghadapi krisis keuangan seperti BLBI jilid dua.
Dengan demikian, menurut Didin, Prabowonomics dan Trilogi ekonomi yang ditawarkan menghadapi persoalan besar pada tahap implementasi. Tantangan utama bagi Presiden Prabowo adalah membuktikan bahwa apa yang disampaikan bukan sekadar retorika. Ia menyarankan agar dilakukan perbaikan nyata melalui penyusunan kerangka akademik yang kuat dan dapat diimplementasikan. Tanpa itu, Prabowonomics berisiko menghadapi masalah serius ke depan.
Sumber: KBA News
