|

Pihak Istana Minta Amien Rais Jelaskan Defenisi Ngibul

Ket Gambar istimewa:Presiden Jokowi (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kedua kanan) dan Jubir Johan Budi (kanan) menerima pimpinan KPK di Istana Merdeka, Jakarta, 5 Mei 2017. Pemimpin KPK menemui Presiden untuk menyampaikan masukan mengenai pengelolaan pemerintahan dan perbaikan sistem. ANTARA/Biro Pers Setpres-Laily Rachev

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan Presiden Jokowi tidak ambil pusing soal pernyataan Amien Rais yang menyebut pembagian sertifikat tanah adalah pembohongan. Johan justru bertanya balik kepada Amien Rais atas tudingannya itu.

"Saya tidak paham yang dimaksud Amien Rais ngibulin itu, ngibulin yang mana," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.


Menurut dia, program pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat sudah lama dilakukan dan menjadi perhatian pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasannya adalah sering terjadi sengketa kepemilikan tanah di masyarakat.

Johan berujar program ini adalah nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat kecil terkait sertifikat tanah dan demi kepentingan warga itu sendiri. "Jadi bukan kibulan. Jadi mungkin perlu ditanya balik ke Amien Rais definisi ngibul itu apa?" tanya Johan.

Kritikan Amien Rais terhadap Jokowi bukan yang pertama kali. Meski begitu, Johan menjelaskan Presiden Jokowi menyikapinya biasa saja dan tidak akan membawa ke ranah hukum. "Saya kira tidak sampai situ. Bahwa ada statement Pak Amien begitu, ya itu hanya Pak Amien. Kan dia selalu komentar-komentar yang kadang menurut saya enggak jelas," ujarnya.


Meski PAN tergabung dalam koalisi pemerintah, Amien yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN kerap mengkritik Jokowi di berbagai hal. Mulai dari sikap pemerintah kepada ulama hingga soal reklamasi Teluk Jakarta.

Amien pernah meminta partainya keluar dari koalisi pemerintah. Bila tetap berada dalam koalisi, kata dia, PAN akan ikut memikul dosa rezim pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang ia anggap berjuang demi pengembang.
Sumber : Tempo
Editor : Obor Panjaitan

Komentar

Berita Terkini