Prosesi pemakaman berlangsung di TPU Lemperes KSU dan dipadati ratusan warga yang dengan spontan datang menunjukkan solidaritas dan rasa duka. Sejak ambulans tiba di rumah duka, warga mengikuti prosesi mulai dari pemulasaraan jenazah, salat jenazah di musala, hingga iring-iringan menuju pemakaman yang dipenuhi masyarakat.
Jurnalis Media Nasional Obor Keadilan yang sejak awal mendampingi keluarga menyaksikan langsung ayah korban ikut memandikan jenazah putranya di musala dekat rumah duka—sebuah momen yang membungkam seluruh ruangan.
Kronologi Terbaru Sebelum Korban Meninggal
Menurut penuturan orang tua korban kepada Obor Panjaitan:
 |
| Ket foto: Ketua Umum IPAR sekaligus kuasa juru bicara keluarga (Obor Panjaitan) bersama Ayah korban (Muhardi) melakukan kunjungan di RS. |
Korban sebelumnya sempat dipulangkan dari rumah sakit dan dirawat di sebuah homecare yang disewa pihak Polres Depok tidak jauh dari rumah keluarga di Depok II.
Pada malam Sabtu (Jumat malam), kondisi korban tiba-tiba kritis hingga akhirnya kembali dilarikan ke rumah sakit.
Seiring memburuknya luka tembak di leher yang membuat tangan dan kaki korban lumpuh, ia menghembuskan napas terakhir pada 7 Desember 2025 sekitar pukul 12.00 WIB.
Keluarga menegaskan bahwa mereka tidak akan menandatangani dokumen apa pun terkait kasus ini—termasuk dokumen kematian yang berpotensi menutupi fakta—kecuali dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan disaksikan oleh RT, RW, serta pihak pendamping.
Kasus Sudah Dilaporkan ke Kapolri dan Komnas HAM
 |
| Ket foto: Ayah korban (Muhardi) melaporkan dan menuntut keadilan untuk anaknya di Komnas HAM di dampingi Ketua Umum IPAR sekaligus kuasa juru bicara keluarga (Obor Panjaitan). |
Kasus ini telah dilaporkan langsung ke Kapolri oleh Obor Panjaitan bersama Pak Muang, jauh sebelum korban meninggal. Selain itu, laporan resmi juga telah disampaikan ke Komnas HAM, yang kini memiliki mandat melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pelanggaran HAM oleh aparat.Informasi yang diterima keluarga menyebutkan bahwa Propam Polda Metro Jaya telah memeriksa anggota yang diduga sebagai pelaku penembakan, namun hingga hari ini tidak jelas bentuk pemeriksaannya, apa hasilnya, dan sejauh mana proses disiplin itu berjalan.
Kurangnya transparansi memperkuat dugaan publik bahwa penanganan kasus ini sejak awal tertutup dan minim akuntabilitas.
Posisi IPAR dan Praktisi Hukum: Tindakan Ini Delik Pidana Berat
Obor Panjaitan bersama para praktisi hukum menegaskan bahwa tindakan penembakan ini masuk kategori delik pidana penganiayaan berat yang menghilangkan nyawa manusia.
Obor Panjaitan menyatakan:
 |
| Ket foto: Ketua Umum IPAR sekaligus kuasa juru bicara keluarga (Obor Panjaitan) , mendampingi ayah korban (Bapak Muhardi) membuat laporan ke Kapolri. |
“Peluru itu dibeli oleh rakyat, bukan untuk asal ditembakkan ke kepala anak orang. Bahkan jika ada tawuran, dari sisi hukum mana pun, tidak ada dasar pembenaran bagi polisi menembak kepala seorang anak dengan peluru tajam.”
Sejak awal kasus ini terjadi, Obor Panjaitan berkomitmen mengawal proses hukum hingga ada titik terang. Kematian korban justru memperkuat alasan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana dan menguji akuntabilitas institusi kepolisian.
Pertanyaan Publik: Mengapa Kapolres Depok Tidak Transparan?
Salah satu sorotan utama adalah sikap Kapolres Depok yang baru hadir hari ini di rumah sakit, setelah selama ini tidak pernah menemui korban atau keluarga—padahal kasus ini telah menarik perhatian luas publik dan media.
Media arus utama pun sebagian besar hanya mengutip pernyataan Humas Polres, tanpa menggali fakta lapangan dari korban atau keluarga. Ini menambah kesan bahwa ada upaya menutup informasi sejak awal.
Di pemakaman hari ini, terlihat sejumlah anggota polisi hadir—ada yang berseragam Dokes, Sabhara, dan ada pula yang tidak berseragam. Kehadiran mereka tidak mengurangi pertanyaan mendasar dari warga:
Mengapa transparansi justru tidak pernah ditunjukkan ketika korban masih berjuang hidup?
