Media Nasional Obor Keadilan | Jakarta | Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin mengkritik seragam baru ASN di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berbaret dan bertongkat komando. Dia mempertanyakan maksud Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memberikan atribut tersebut.
"Ini maksudnya apa. Kita mempertanyakan menterinya, untuk apa ASN harus memakai seragam baru dengan emblem dan badge bahkan berbaret dan pakai tongkat komando?" kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).Hasanuddin meminta Kementerian ATR/BPN tidak membuat kebijakan aneh. Dia menegaskan jajaran Kementerian ATR/BPN adalah ASN bukan militer. Hasanuddin meminta sebaiknya ASN memakai seragam yang ada saja agar tak terjadi pemborosan uang negara.
"Di era Orde Baru yang konon pendekatan militeristiknya sangat kuat, ASN sepertinya tidak diberi tongkat komando dan baret. Nah, di era saat ini, jangan ada kesan militerisme diterapkan," ungkapnya.Hasanuddin mengingatkan agar jajaran Kementerian ATR/BPN lebih fokus meningkatkan kinerja dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat.
"Masih banyak di kantor ini yang harus diperbaiki, seperti lambannya pelayanan sertifikasi tanah, bahkan maraknya mafia tanah," ujarnya.
Untuk diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).Atribut baru ini diluncurkan dalam acara rapat kerja nasional (rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7).
Penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.
"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh kakanwil dan kakantah) untuk diberi arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7). (***)
Sumber: DetikNews
Editor: Redaksi
Penanggung jawab berita: Obor Panjaitan