Konfirmasi Proyek Kios UMKM Jatijajar, Disperindag Depok Gunakan Amplop Suap 
Depok-Jatiajar | Media Nasional Obor Keadilan | [17/01-2021], Renovasi kios lapak dagangan di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok dilakukan persis Desember akhir Tahun 2021.
“Proyek inipun penuh misteri dan polemik”. Susilo salah satu warga RW 10 tempat pembangunan ini menyampaikan bahwa bangunan ini dibuat untuk memenuhi sarana prasarana pelaku UMKM dilingkungan RW 10.
November 2020 bangunan liar yang berdiri dilahan ruang terbuka hijau ini dikerjakan oleh Susilo, yang mana sebelum pembangunan ini telah berdiri kios lama berbahan besi biasa dan besi ringan secara tradisional dan asal jadi, bahkan beberapa material bangunan selama ini menempel ke rumah warga tanpa permisi dan tanpa izin pemilik rumah. Hasil sewa menyewa kios ini pun terbilang fantastis bisa meraup puluhan juta setiap bulan diduga kuat ditilep oknum RW bersama kelompoknya ujar beberapa warga (nara sumber semua masih hidup-red).
Kepada Media ini Susilo mengatakan sumber anggaran kios liar ini dari berbagai sumber swadaya warga, bahkan kalau wartawan mau nyumbang silahkan ujar Susilo penuh dusta. (susilo diduga diajari ketua RW dan Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan Depok) sebab kepada pihak tersebut ditanya sama jawab nya bohong dan berdusta.
Padahal [Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik diantaranya uang negara APBN/D]"
“Dalam Percakapan lain waktu, Masih terkait Dusta Susilo”
Temuan berhasil dihimpun wartawan media ini, bahwa Susilo mengaku dan ber ujar dana pembangunan “Renovasi kios UMKM” bersumber dari dinas perindustrian dan perdagangan, itupun atas usulan kami, pelaku dan RW jika tandem (bersama) gampang cair dari dinas, kami undang walikota dan wakil walikota untuk urusan ini ujar Susilo penuh tipu dan dusta (Susilo ngomong ke warga, ajak wali), saksi masih hidup dan tinggal di RW10.
Selaku pelaksana bangunan liar Susilo selalu berbohong, berkali-kali menyatakan kepada wartawan bahwa sumber anggaran dari swadaya warga disisi lain kepada warga Susilo ngaku dari dinas. Perlu diketahui Susilo dan ketua RW 10 adalah dua pelaku proyek alias mengkomersialisasikan Fasum di RW 10 Jatijajar diduga Susilo ini diajari dan dibina ketua RW untuk lihai berbohong.
“Konfirmasi ke ketua RW 10, ini jawaban dan sikapnya”
Sumber anggaran dari dinas tapi lagi-lagi ketua RW 10 ini tidak menjelaskan jumlah anggaran. Sama seperti Susilo jawaban RW hanya mutar-mutar. Malah ketika dikonfirmasi media ini, ketua RW10 ini malah menjawab melalui pengacara. Lantas media ini bertanya ke PH yang bersangkutan tidak dapat menjawab pertanyaan: 1. berapa anggaran uang Negara membuat kios ini ? dan siapa penanggung jawabnya? Hanya ngajak ketemuan agar ngopi bareng (wartawan menolak mentah-mentah ajakan pengacara suruhan ketua RW 10 ini,) dikira perkara ini tuntas dengan ngopi dan ngobrol ngarol ngidul. [INI BIASA RUJUKAN LAPORAN INFORMASI KE INSPEKTORAT, POLISI DAN JAKSA MAUPUN KPK].
Hingga bangunan tersebut selesai pada desember 2020 tidak ada penguat informasi sumber dan jumlah anggaran padahal jelas-jelas uangnya dari dinas perindustrian dan perdagangan kota Depok.
Demi pemberitaan yang berimbang, Media Nasional Obor Keadilan mencari tau kepada pak lurah Jatijajar Sugiono, "Ia bang betul dana pembangunan kios itu dari dinas perindustrian dan perdagangan namun, besar anggarannya saya tidak tau kata Sugiono lurah Jatijajar dengan tegas".
Ditanya terkait bangunan dan izin penggunaan fasilitas umum dan fasilitas social (Fasum/Fasos) ia harusnya ketua RW dan Susilo harus berkoordinasi dan mengenai status ketua RW 10 pun sudah kita sarankan agar patuh aturan yang mana KTP RW ini dari KTP DKI Jakarta, dia menjabat RW hanya bermodal surat domisili terang ketua RW kepada warga informasi ini dipetik media ini.
“Kadis Perindag, Kasie, Kabag Sepakat Bungkam”
Dari Susilo, ketua RW, pak lurah hingga ke Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) sama-sama bungkam, kecuali lurah karena tidak tau. Kasie dan kadis ketika dikonfirmasi tetap tidak menjawab malah menyodorkan amplop, apa dan kenapa harus pakai amplop suap?
Semoga kondisi pembohongan publik ini bukan atas suruhan atau intruksi walikota Mohamad Idris.
Dikutip dari siaran Depok saat kampanye, Muhammad Idris mengklaim kepada warga begini; Mohammad Idris melanjutkan, prestasi dan keberhasilan Kota Depok selama ia menjabat Wali Kota Depok, di antaranya sudah membuat 1.000 Gerai UMKM dan Alun-alun.
“Janji kampanye saya yang lalu sudah dipenuhi, sudah ada 1.000 kios Los untuk UMKM (diantaranya kios liar tanpa izin yang di RW 10-keterangan dari staf Disperindag inisial "Ikhs" sembari sodorkan amplop-red). Di alun-alun juga sudah dibuat Gerai UMKM, namun karena Covid, kita tutup alun-alun sementara”, ucapnya.[◇]
Bersambung…
Editor: Redaktur
Penulis Penanggung Jawab: Obor Panjaitan
