ROTE NDAO-NTT| MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN, Kamis (29/08), Membaca berita tentang penjelasan teman-teman wartawan yang diusir, saya sangat prihatin sebagai Pakar Ilmuwan Komunikasi selain Dosen Komunikasi saya juga pengajar Jurnalistik, artinya kalau ada perilaku-perilaku pejabat seperti ini saya terus terang termasuk orang yang menolak. Namun saya berpikir bahwa perlu adanya klarifikasi dari sekretaris Wakil Bupati, saya kira Dia "tidak boleh menghidar, dia harus menjelaskan, mengapa demikian?".
Hal ini disampaikan oleh Emrus Sihombing via Telpon seluler, Kamis (29/8/2019)
Menurut Emrus, Wartawan itu dia bukan saja melaksanakan tugas tetapi wartawan adalah representasi masyarakat. Jadi ketika tugas jurnalistik yang diemban oleh wartawan ditolak oleh kepentingan-kepentingan tertentu atau tokoh-tokoh tertentu atau birokrat-birokrat tertentu itu sama saja bahwa dia tidak menghargai bahwa wartawan itu representasi masyarakat.
"Bukankah masyarakat punya hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pelayanan publik?, Informasi yang terkait dengan kepentingan publik? Bukankah para birokrasi tersebut bekerja untuk kepentingan publik?
Kalau tidak ada yang dirahasiakan kenapa musti takut!", ujar Emrus
Menurut saya, jabatan-jabatan publik yang terkait dengan pelayanan publik itu tidak ada rahasia di sana. Jadi kalau dirahasiakan, dan kalau mereka tidak mau diliput itu menjadi pertanyaan kita. Karena itu pelayanan publik, itu bukan pekerjaan inteligen. Jadi oleh karena itu saya kira orang tersebut perlu mengklarifikasi tindakannya tersebut.
"Ya kalau memang dia di posisi benar sesuai prosedur, dia harus menjelaskan yang sesuai dengan prosedurnya dimana, kan begitu. Harus dijelaskan ke ruang publik dan wajib untuk dijelaskan itu. Karena saya lihat diberita itu tidak sesuai dengan prosedur jadi harus dijelaskan tidak prosedurnya dimana. Kalau ada prosedur yang tidak ditepati tinggal dikoordinasi agar mengikuti prosedur yang benar", jelas Emrus.
Oleh karena itu saya pikir Bupati sudah harus memberi tindakan tegas terhadap orang tersebut. Karena ada oknum-oknum dan jangan sampai orang yang bersangkutan ini seperti oknum-oknum birokrat, seperti raja-raja kecil. mereka itu pelayan publik, seharusnya kita yang dilayani, masyarakat yang dilayani artinya wartawan itu juga masyarakat yang harus dilayani.
Selain masyarakat wartawan itu representase dari masyarakat. Contohnya DPRD itu wakil kita, wartawan bukan wakil rakyat tapi represntase masyarakat atau masyarakat. Jadi jangan dianggap ini tugas pribadi dia tapi reprensentase mewakili pembaca, mewakili masyarakat. Okeh karena itu saya pikir perlu dia harus mengklarifikasi, baru setelah itu kalau memang ada arogansi atau kesalahan yang dilakukan mereka harus memberitahukan kepada wartawan tersebut.
"Saya pikir dan menyarankan kepada Bupati Rote Ndao segera memberikan teguran dan memindahkan Linda Hanas kepada jabatan-jabatan yang tidak terkait dengan atau bersentuhan dengan masyarakat dan wartawan", ujarnya.
Jurnalis jetika menjalankan tugas-tugas liputan sebenarnya sebagai representasi masyarakat dan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Bupati sudah semestinya sudah melakukan suatu tindakan tegas yang konkrit terkait insiden itu. Selain tindakan administratif yang dilakukan. Kalau seandai dari insiden ini merugikan wartawan harus menempuh langkah hukum.
Kalau memang ada pasal yang terkait dengan insiden tersebut tentang tugas-tugas jurnalistik yang diusir saya mendukung dan mendorong untuk dilakukan proses hukum supaya ada efek jera bagi birokrasi yang lain.
Jika diberikan langkah hukum atau sangsi hukum bagi seseorang itu mendidik masyarakat yang lain dalam hal ini birokrasi yang lain. Saya kira proses hukum berlangsung saja.
"Kita dorong dan kita suport kalau itu diproses dengan jalur hukum dan kuta dorong pihak aparat memprosesnya sesuai
dengan jalur hukum dan juga memberikan suatu pendidikan kepada birokrat karena terus terang ada oknum-oknum birokrat ini yang sombong dan ada oknum-oknum birokrat seperti raja-raja kecil dan kerjanya seolah-olah milik dia", pungkasnya
Sementara itu pihak TVRI Kupang saat ditemui wartawan Obor Keadilan belum memberikan klarifikasi karena semua pimpinan yang mempunyai kewenangan untuk mengklarifikasi insiden tersebut tidak berada di tempat.(Robeert Enok)
Editor Berita: Yuni shara
Penanggung jawab Berita: Obor Panjaitan
■MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN
