Presiden Republik Indonesia Jokowi
MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN--JAKARTA,
Tuduhan CURANG secara TSM-Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh kubu PRABOWO-SANDI yang akhirnya membawakan permasalahan PILPRES 2019 ini ke MK seharusnya membuat JOKOWI berbenah dan menjauhkan tata cara Politik Dagang Sapi dalam susunan kabinetnya seperti yang yang melekat di pikiran masyarakat luas selama ini.
Meski tidak sedikitpun PBN menyinggung besaran selisih suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU karena jikalau alasan itu dimunculkan maka bisa dipastikan MK menolak permohonan mereka mengingat selisih perolehan suara sangat signifikan.
Kubu PRABOWO-SANDI terus dan terus menekankan adanya kecurangan secara TSM dan berusaha meyakinkan publik bahwa itu adalah benar, saya secara pribadi melihat argumentasi ini tidaklah melulu keliru bahkan semua orang tau bahkan hampir seluruh TPS tidak ada yang 100 persen sempurna.
Carut marutnya Daftar Pemilih Tetap disetiap TPS masih mewarnai perhelatan PILEG dan PILPRES 2019 ini, setiap TPS pasti ditemukan adanya orang yang merasa berhak memilih bahkan terdaftar namanya tetapi tidak mendapatkan undangan, ada banyak orang yang sudah berdiam tahunan bahkan belasan tahun dalam wilayah TPS terdekat tetapi tidak dapat undangan, ada juga yang undangannya diterbitkan meskipun sudah tidak tinggal di wilayah itu sudah tahunan bahkan sdh tinggal di Pulau lain bahkan sudah keluar Negeri, belum lagi kesalahan data karena meninggal dunia yang tidak segera diperbaharui, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya.
Nah, kalau keseluruhan permasalahan ini dianggap oleh kubu PRABOWO-SANDI sebagai kecurangan TSM-Terstruktur, Sistematis dan Masif, saya fikir tidaklah tepat karena yang terdampak dari semua kekeliruan tersebut bukan hanya merugikan kubu #02, tentu ada juga yang terdampak terhadap kubu #01. Yang menjadi masalah adalah kenapa kekeliruan ini terus terjadi?, bukankah kekeliruan yang sama sudah terjadi sejak PIPPRES sebelumnya?, lalu kenapa pada saat itu tdk dipermasalahkan?, nah…kalau kesalahan-kesalahan itu sudah terjadi dalam PILPRES/PILEG/PILKADA sebelum-sebelumnya lalu kenapa tidak diperbaiki secara tuntas?,
Bukankah JOKOWI yang memerintah selama 4,5 tahun harusnya bertanggungjawab memperbaiki hal itu?, siapa yang paling bertanggungjawab terkait hal ini?.... tentu adalah Presiden sebagai Kepala Negara. JOKOWI harus bisa mengontrol Menterinya yang harusnya bertugas menyelesaikan permasalahan "fundamental sumber kekisruhan ini, JOKOWI seharusnya memangkas siapapun kaki-kakinya yang tidak becus dalam bekerja dan ha4ttrrus ada laporan berkala yang berorientasi hasil. Carut marut data pemilih tidak boleh lagi terulang ditahun 2024, Menteri yang bertanggungjawab haruslah benar-benar bekerja secara tuntas dan jangan lagi ada Menteri karena Transaksional utang budi.
Semua pembantu Presiden haruslah yang Profesional dan Cakap dibidangnya. Data Kependudukan dan cepatnya perubahan karena banyak faktor (kematian/kelahiran/mutasi) harus disertai dengan pemuktahiran data yang lebih cepat, hal ini tentu diperlukan Teknologi yang mengikuti zaman serta Sumber Daya Manusia yang mumpuni, orang-orang yang ditunjuk sebagai pelaku sensus Kependudukan/Sensus Ekonomi dan seterusnya tidak lagi asal tunjuk karena ada honornya tapi tidak bisa bekerja dan atau kekknrja asal-asalan (comot orang-orang titipan, Lurah/Camat/Dinas dst…) - memang sudah ada perubahan dibandingkan tahun 2014 tapi butuh terobosan, butuh percepatan, instansi terkait jangan bekerja biasa-biasa saja, dia harus beker
ja luar biasa, bila diperlukan banyak relawan yang siap melakukan pendataan termasuk JPKP.
Ketua RT harusnya proaktif melaporkan data warganya secara periodik melalui Data Base yang up to dated. Jadi kembali ke kecurangan PILPRES yang dianggap TSM-Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh kubu PRABOWO-SANDI harusnya dijadikan cambuk menuju perubahan dan perbaikan. Data Base kependudukan ini mungkin dianggap sepele oleh banyak orang, tetapi lihatlah dampaknya sangat luar biasa dan bahkan membuat kegaduhan PEMILU.
Maret Samuel Sueken
KETUA UMUM JPKP
