HEADLINE

Wakil Kepala PPATK : Perang Melawan Korupsi Layaknya Total Football

/

Redaksi / Selasa, 26 Februari 2019 / 15:24 WIB

Sebarkan:
Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dr. Dian Ediana Rae menganalogikan perang melawan korupsi layaknya Total Football. 

Media Nasional Obor Keadilan | Jakarta | Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dr. Dian Ediana Rae menganalogikan perang melawan korupsi layaknya Total Football, sistem sepak bola menyerang yang dulu diperagakan oleh Johan Cruyff bersama Tim Nasional Belanda di Piala Dunia 1974. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh PPATK di Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

“Kenapa Total Football? Karena kita bicara banyak hal, baik itu perbaikan regulasi, supervisi, dan penegakan hukum. Tidak bisa perang melawan korupsi hanya ditumpukan kepada satu pihak saja,” katanya.

Dalam aspek pemberantasan, korupsi harus diganjar dengan sistem hukum yang memiskinkan agar menjadi efek jera, salah satunya dengan menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang. Dalam aspek pencegahan, PPATK kini terus memperkuat pelaporan dari Pihak Pelapor Profesi, yang terdiri atas profesi advokat, notaris, akuntan, akuntan publik, dan pejabat pembuat akta tanah (PPATK).

"Aplikasi Politically Exposed Persons (PEPs) terus kita bangun. Kita susun daftar siapa saja yang terekspose secara politik, meliputi pejabat negara, politisi, keluarga, hingga afiliasinya. Data kami sudah mencapai 1,3 juta, dan akan terus berkembang," lanjutnya.

Keberadaan PEPs akan memperkuat fungsi deteksi lebih awal terhadap praktik kejahatan keuangan, karena PEPs tidak hanya membaca, melainkan mampu juga memonitor pergerakan aset pihak-pihak yang terdaftar di PEPs. Selain itu, Wakil Kepala PPATK menambahkan, PPATK juga akan menyusun Risk-Based Approach on Government Institution, guna memetakan nilai tingkat risiko korupsi dari lembaga pemerintah.

“Pencegahan terhadap praktik korupsi juga perlu melalui regulasi seperti pembatasan transaksi tunai, dan mengimplementasikan Peraturan Presiden yang mengatur tentang beneficial ownership,” pungkas eks Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London itu.

Ia menambahkan, bahwa semua upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi maupun pencucian uang akan bermuara pada satu Single Data, suatu sistem data terintegrasi yang menjangkau data kepemilikan harta kekayaan, deposito, tanah, dan segala aset lainnya demi kepentingan penegakan hukum.

“Goals-nya jelas, kita menciptakan lingkungan, menciptakan ekosistem RI yang hostile terhadap perilaku korupsi,” tutupnya.(*)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan

Media Nasional Obor Keadilan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : obor.leo@gmail.com dan atau via wa : 082230993121

KOMENTAR
TERKINI