HEADLINE

Haldi Warga DKI Dipersulit dapat Ambulans , Forum Peduli Warga (FPW) Minta Anis Copot Kadinkes DKI

/

Redaksi / Jumat, 29 Juni 2018 / 10:09 WIB

Sebarkan:

Ket Gambar  : Screen shot cuitan Halddi di Sosmed ( akuntwitter  / gambar megahnya kantor Dinkes DKI Jakarta 

Jakarta | Media Nasional Obor keadilan |Forum Peduli Warga (FPW) Musa Marasabessy sebagai Ketua Umum berharap Kadinkes DKI Jakarta segera di Ganti karena lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam membantu warga yang membutuhkan Ambulance secara darurat dan pegawai operatornya berkata kasar kepada keluarga pasien dalam layanan operator ambulance.
Musa Menyampaikan, alasan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Koesmedi Priharto yang terkejut mendengar kabar soal adanya warga yang dipersulit saat memesan ambulans, adalah sikap yang tidak peka terhadap musibah dan tak punya hati kemanusiaan.
"Atas nama Forum Peduli Warga (FPW) DKI Jakarta sangat kecewa berat, seorang Ibu Sakit dan butuh ambulance, ko kaku harus meminta Foto Copy segala, dan ini sangat merugikan masyarakat", ujarnya.

Musa melanjutkan,Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam mempersulit pasien, ini jadi catatan sendiri, selama ini Bapak Gubernur Anies Baswedan hanya mendengar kabar baik saja, padahal Dinkes saat ini jauh lebih buruk dan harus segera mengevaluasi Kadinkes Pemprov DKI Jakarta dan kalau perlu segera mencopotnya.
"Kadinkes Pemprov DKI Jakarta itu tak punya hati, saya rasa anak buahnya sudah bertahun-tahun itu, operatornya juga menyampaikan dengan kalimat kasar ke keluarga pasien dan harus segera di copot. Kadinkes harus meminta maaf dan mengklarifikasinya secara terbuka, ini masalah keselamatan Pasien yang utama dari pada syarat KTP", lanjut Musa.


Musa menjelaskan, bahwa jelas di Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, nyawa manusia lebih penting dari pada administrasi. Sebagai Pendukung utama Anies-Sandi, Bapak Gubernur DKI Jakarta ini harus sesegera mungkin mencopot Kadinkes Provinsi agar perbaikan kesehatan semakin baik.
"Dinkes itu pak Gubernur sudah banyak masalahnya, ini saja cara Tuhan menegur keras dengan masalah ambulance. Ada contoh anak buah Kadinkes yang bermain dalam korupsi obat non-fornas di Jakarta Timur yang kasusnya pernah ada, kasus pembangunan rumah sakit di DKI Jakarta yang tak jelas rimbanya, dan banyak lagi dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan, dan KPK DKI Jakarta saya berharap bisa masuk kedalam membongkarnya", tegas Musa.


Kepada Media Nasional Obor keadilan Musa menceritakan, seorang warga Tambora, Jakarta Barat bernama Halddi dimintai fotokopi KTP dan KK oleh operator 112 untuk mengantar ibunya ke IGD menggunakan ambulans.
"Seharusnya petugas tak memaksa hingga merepotkan, Keburu Wafat mamanya, seharusnya cukup difoto pakai HP untuk awalan dan nantinya baru melampirkan foto copy tetapi fokus untuk nyawa manusia terselamatkan" tandasnya.
Sebelumnya, Selasa (26/6/2018), Halddi mengeluhkan pelayanan operator 112 di Twitter saat dirinya memesan ambulans.

Halddi geram lantaran sempat khawatir ibunya tak segera tertolong jika dipaksa menuruti permintaan petugas.
"Saya baru hari ini mau minta bantuan ambulans Pemda DKI telepon lewat 112. Diangkat, lalu diminta fotokopi KTP pasien dan fotokopi KK. Saya pegang aslinya saat ini. Mau masuk IGD, tapi ke tempat fotokopi dulu? Keburu mati mama saya," kata Halddi ketika dikonfirmasi Rabu (27/6/2018).
Ia juga mengaku mendapat respons kasar dari operator yang menolak menerima foto KK dan KTP asli melalui ponsel.

"Itu ibu operator ngomongnya juga nyolot pula. Orang sakit loh ini malah dijawab dengan kasar sama petugasnya. Enggak bisa ngomong sopan?" keluhnya.
Akhirnya Halddi membawa ibunya ke RSUD Tarakan menggunakan transportasi online.
"Masak soal beginian direpotin ke pasien. Saya kalau bukan orang susah enggak mungkin nelepon 112, pasti pakai ambulansyang berbayar," ungkap Halddi.
Keesokan harinya, Rabu (27/6/2018), Halddi menuliskan klarifikasi di Twitter bahwa prosedur KTP dan KK ternyata memang sudah diwajibkan sejak lama.
Foto KTP dan KK juga bisa kirim via WhatsApp (WA), tapi operator tak memberitahukan informasi tersebut.
Halddi lantas terburu naik pitam karena merasa direpotkan. Semoga Cepat Tertangani secara utuh bahwa Hak Paling Dasar termasuk kesehatan [ rilis]

Editor : Yuni shara
Penanggung jawab Berita:Obor Panjaitan


Media Nasional Obor Keadilan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : obor.leo@gmail.com dan atau via wa : 082114445256

KOMENTAR
TERKINI