|

Liber Simbolon : Diperlukan Intelektual Mahasiswa sebagai Wahana Uji Kompetensi Prinsip Dasar Bernegara

Teks ​Foto Bersama Dewan Juri Liber Simbolon Bersama Juara Umum Tim Universitas Gajah Mada (UGM), Juara 2 Univ. Airlangga dan Juara 3 Univ. President University pada Acara Debat Politik Mahasiswa 2018 Se Indonesia, Rabu (31/1/2018) di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta​

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN National political debate competition 2018
Lomba Politik Mahasiswa Nasional 2018

Liber Simbolon : Diperlukan Intelektual Mahasiswa sebagai Wahana Uji Kompetensi Prinsip Dasar Bernegara

Rabu, 31Januari 2018


Jakarta

Lomba debat politik tingkat nasional mengangkat tema "Politik identitas dalam kebhinekaan" yang berlangsung tanggal  29 - 31 Januari 2018 pada acara Debat Politik Mahasiswa 2018 se-Indonesia, Rabu (31/1/2018) di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta.

Panitia yang juga Dewan Juri, Fransiskus Gian, MSi mengatakan acara debat politik ini memperdebatkan semua hal tent

Ditambahkan Fransiskus bahwa tema Politik Identitas dalam kebhinekaan dibagi 26 poin sesuai tema untuk diundi dan dilakukan debat antar peserta mahasiswa yang terpilih dari 28 tim terbaik dari seluruh kampus se Indonesia, diantaranya kampus UGM, UKI, IPB, UI, USU, UNS, UNRI, Widyatama Bandung, UNJ, President University dan lainnya.

"Dari 28 tim yang terdiri dari satu tim 3 orang dilakukan penilaian sistem poin hingga debat final, dengan 26 poin isu perlombaan bagi peserta debat apakah itu tim pro atau kontra sesuai hasil undian, tapi dirandom atau diacak," ujar Fransiskus Dian.

Ditambahkan, harapannya politik identitas dalam kebhinekaan Indonesia akan selalu mendukung kebijakan pemerintah, tidak merusak atau memecah belah masyarakat. Dinamika politik nasional saat ini cenderung mengindentifikasi identitas teknis menjadi konsumsi politik bagi mahasiswa atau generasi muda.

Liber Simbolon, MKom, salah satu Dewan Juri Debat Politik Mahasiswa 2018, mengatakan lomba debat salah satu cara untuk kompetensi intelektual muda yakni mahasiswa agar lebih mudah memahami sistem ketatanegaraan dan konstitusi yang
memiliki tugas untuk mengawal prinsip-prinsip dasar bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

"Diperlukan intelektual mahasiswa sebagai wahana kompetensi uji daya kemampuan yang akan membangun intelektualitas, daya kritis, dan bagaimana cara memahami prinsip dasar bernegara,"  ujar Liber Simbolon.

Kepada Wartawan, Liber Simbolon mengatakan apakah mahar politik dalam sebuah kontestasi adalah sebuah hal yang lumrah atau tidak!,
Sangat jelas bahwasannya politik adalah  kepentingan untuk kekuasaan, kekuasaan untuk melayani rakyat, itu adalah demokrasi. Sementara kekuasaan untuk dilayani rakyat, itu adalah otoriter atau otokrasi. Politik bisa jadi seni, karena improvisasi person, ketika dengan cara mahar mendapat kekuasaan, maka potensial sekali akan mengumpulkan banyak untuk melipatgandakan perolehan jauh melebihi mahar saat berkuasa.


"Mahar memang sejauh ini masih jadi polemik, namun tidak menyurutkan makna mahar politik itu sendiri apakah lumrah atau tidak boleh sekali dan apakah sesuasi dengan undang-ndang yang berlaku. Politik adalah urgensi sosial bagaimana merebut kekuasaan, namun kekuasaan untuk melayani rakyat itulah demokrasi sedangkan kekuasaan untuk dilayani rakyat disebutkan otoriter atau otokrasi," ujar Liber Simbolon.

Peserta debat politik politik mahasiswa 2018 diikuti 28 tim dari berbagai kampus, diantaranya UI, UKI, UGM, Unes, Widiyatma, USU, UNJ, Presiden University, Universitas Airlangga dan kampus lainnya.
Sementara panel dewan juri diantaranya Liber Simbolon, MKom, Dr. Isbodroini Suyanto, MA , Dr. Nurliah Nurdin, MA, Dr. Osbin Samosir, MA, Dr. Anggel Damayanti, MSi, Indah Novitasari, MSi (Han), Dr. A. Bakir Ikhsan, MSi, Rachmawati Kemas MSi, Fransiskus Gian Tue Mali, MSi, Dr. Sidratahta Muktar, MSi. ( oke )

ang politik identitas mulai dari politik nasional hingga politik lokal atau daerah, terkhusus terkait isu pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan tahapan menjelang Pemilu dan Pilpres serentak tahun 2019.

Editor : yuni . S
Komentar

Berita Terkini