|

Indonesia Dorong PBB Tolak Pengakuan Amerika

Foto : Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Istimewa/net)

JAKARTA | Media Nasional Obor Keadilan | Indonesia melalui Perutusan Tetap RI di New York, AS, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menolak dan mengecam keras pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Pengakuan sepihak AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel harus dikecam dan ditolak, karena bertentangan dengan komitmen dunia bagi penyelesaian damai konflik Israel-Palestina,” tegas Wakil Tetap RI untuk PBB, Triansyah Djani, secara tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (8/12).

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB langsung menggelar sidang darurat pada Jumat pagi waktu setempat di Markas PBB, New York. Sidang darurat ini diajukan oleh delapan negara anggota Dewan Keamanan PBB, seperti Inggris, Bolivia, Mesir, Prancis, Italia, Senegal, Swedia, dan Uruguay.

Negara-negara ini juga meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, membuka sidang darurat itu dengan pernyataan publik. Di Malaysia, para demonstran melakukan aksi jalan meneriakkan slogan anti-AS dan membakar gambar Donald Trump. Mereka berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Kuala Lumpur

Sementara di Indonesia, ratusan demonstran, yang sebagian besar mengenakan pakaian serbaputih, berkumpul di kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta. Beberapa dari mereka mengenakan syal dan melambai-lambaikan bendera Palestina. Adapun kantor konsulat AS di Surabaya memilih meliburkan karyawan. Aksi lebih frontal terjadi di Palestina.

Kelompok Hamas bahkan mendesak masyarakat Palestina agar meninggalkan upaya damai dan melancarkan sebuah gelombang protes sebagai bentuk penolakan atas pengakuan Trump, yang menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Isreal.

Pada pertemuan khusus Komite Palestina PBB yang digelar pada Kamis di New York, Wakil Tetap RI menegaskan bahwa keputusan AS telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan mendorong negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar sidang khusus. Presiden bahkan telah menghubungi sejumlah pemimpin anggota OKI untuk hadir guna menyikapi klaim sepihak pemerintah AS.  (Ant/KJ)

Editor : Redaktur
Komentar

Berita Terkini