Jakarta | Media Nasional Obor Keadilan |Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan publik terkait DPR dalam tahun 2017 ialah politik anggarannya. Karena politik parlemen tidak berpihak pada rakyat.
Salang mengakui, untuk anggaran di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat, mengalami peningkatan signifikan pada 2018.
"Kesehatan, infrastruktur, pendidikan, transfer daerah, dan kedaulatan pangan," ujar Salang di Kantor Formappi, di Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Salang mempertanyakan, apakah peningkatan anggaran tersebut hasil perjuangan dan inisiatif DPR? Ternyata tidak melainkan dari pemerintah.
Menurut nya, hal itu terlealisasi karena komitmen pemerintah.Tetapi, perjuangan DPR itu sama sekali tidak terlihat. "Mestinya agenda seperti ini konsernya DPR," tegasnya.
Salang mengingat DPR adalah wakil dari rakyat. Seharusnya politik anggaran yang dibuat tujuannya untuk kepentingan rakyat.
Ketika DPR mengurusi rumah tangganya sendiri, Salang menilai mereka sangat vokal untuk mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman.
Lebih lanjut, Salang mencontohkan, anggaran pembangunan kompleks DPR dan rencana membangun apartemen yang memakan anggaran hingga Rp5 triliun lebih. Anggaran itu akhirnya turun sekitar Rp2 triliun dari yang diinginkan sebelumnya.
Dia menilai, karena itu selama 2017 ini sebagai tahun kegelapan bagi DPR. DPR tidak mencerminkan hakikat sebagai wakil rakyat.
"Tidak terlihat korelasi DPR sebagai wakil rakyat dalam upaya memperjuangkan kepentingan rakyat," tuntasnya.
Editor : Obor Panjaitan
