JAKARTA I Media Nasional
Obor Keadilan I Senin ( 13 / 11 /
2017 ). Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), menilai tiga tahun
pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menjalankan mandat dari rakyat Indonesia,
kiprah dalam membawa kemajuan dan perubahan sebagaimana Nawa Citanya yang pro
rakyat semakin kabur.
Pernyataan tersebut, diungkapkan
seiring aksi IMM di depan Kemenko Maritim untuk menolak proyek reklamasi. “Kesuksesan
dalam menciptakan kesejahteraan umum, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan
angka kemiskinan hanya klaim semata,”kata Sekretaris DPP IMM bidang Lingkungan
Hidup, Aris Munandar dalam keterangannya, Jumat (10/11/2017).
Menurut Aris, hal itu ditandai
dengan semakin tingginya angka pengangguran yang juga menyebabkan kriminalitas
di mana-mana. Bahkan, lanjutnya, untuk mengelabui rakyat, khususnya masyarakat
pesisir yang kehidupannya bergantung pada laut, justru Pemerintah menawarkan
produk kebijakan yang sangat konyol, yaitu menggusur masyarakat pesisir demi
memenuhi syahwat kapitalis seolah Reklamasi adalah solusi.
“Bahkan, tidak tanggung-tanggung,
tanah Ulayat yang terletak di kawasan pantai Utara Jakarta pun menjadi tumbal
atas keserakahan cukong reklamasi,”lontar Aris.
Padahal, sambungnya, melalui
forum internasional maupun di hadapan awak media, Presiden Jokowi sebagai
kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan sangat kencang
menggembar-gemborkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, disaat yang
bersamaan juga, justru Luhut Binsar Pandjaitan yang diangkat menjadi Menteri
Koordinator bidang Kemaritiman yang bertugas sebagai pembantu presiden, paling
terdepan juga mendukung reklamasi.
“Akrobat kedua jawara istana ini
pun membuat publik semakin bingung dan menuai sejuta pertanyaan, apakah benar
ada matahari kembar? Kok bisa ya menteri melampaui kewenangan
presiden,”katanya.
Selain itu, IMM juga mengkritik
Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko maritim agar tidak hanya menggunakan
kacamata ekonomi kapitalis, kemudian mengabaikan aspek kemanusiaan dan
lingkungan hidup, karena biang pencemaran lingkungan adalah musuh bersama yang
harus di perangi.
Dalam konstitusi (pasal 34 UUD
1945) menyerukan agar “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh
negara”. Namun negara melalui (Menko Maritim) justru menyebabkan nelayan
menjadi terlantar.
“Bayangkan bagaimana penderitaan
jutaan nelayan akibat tergusur secara paksa demi proyek bodong
reklamasi,”tegasnya.
Oleh karena itu, DPP IMM sangat
tegas menolak sejumlah reklamasi di Indonesia, utamanya di teluk Jakarta,
karena reklamasi bukanlah solusi yang tepat untuk Indonesia. “Dan kami juga
mendesak presiden Jokowi agar mencopot Menko maritim karena memberikan ijin
reklamasi berarti tidak Pancasilais karena berbuat ketidakadilan
sosial,”pungkas Aris.
Sekedar diketahui, sekira ratusan
kader IMM turun aksi di depan Kemenko Maritim, IMM mendesak agar pemerintah
menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. (red/vst)
