JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN, Kamis 12 Oktober 2017 . RUSDIANTO SAMAWA aktifis Nelayan ini (Kamis) menjalani pemeriksaan di BARESKRIM SIBER POLRI Jakarta.
*NELAYAN HARUS KONSOLIDASI*
*Jakarta -* Tulisan saya yang dikasuskan oleh Menteri Susi Pudjiastuti sudah menjadi sorotan publik. Bahkan, menjadi perhatian para pejabat negara yang berkaitan dengan pelaksanaan poros maritim Indonesia.Ungkap Rusdianto Samawa kepada MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN.
Ada hal yang aneh dalam pelaporan menteri Susi Pudjiastuti sebagai nahkoda Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yakni:
1. Tulisan yang dimasalahkan oleh menteri Susi Pudjiastuti sebagai menteri KKP RI berbicara tentang kelembagaan, bukan pada aspek peribadi, jadi saya sendiri tidak pernah menjelekkan atapun menghina menteri KKP RI. Ini hanya salah persepsi dan terlalu kebawa perasaan sebagai menteri.
Padahal memang benar, lebih kepada kritik terhadap pemerintah, terutama menteri KKP RI yang telah menetapkan kebijakan yang tidak memintai pendapat para nelayan dengan melarang alat tangkapnya.
2. Perkembangan kasus ini sudah lama berlarut, ini ketiga kalinya di Bareskrim Polri, meminta keterangan tambahan. Dalam BAP
3. Mengenai menteri KKP RI tidak diterimanya kata DISCLAIMERS pada kementeriannya, lalu menuduh saya melakukan pencemaran nama baik ataupun tidak diterimanya kementeriannya yang dipimpinannya dikatakan DISCLAIMERS, maka saya sebagai penulis dan akademisi murni membuktikan bahwa tulisan itu berdasarkan hasil AUDIT BPK RI 2016 yang hasilnya adalah disclaimers.
4. Begitu juga dengan pidato saya di Universitas Muhammadiyah Malang yang mengatakan "mungkin saja ada dugaan sebagian dari nelayan, ada yang berangkat menjadi ISIS atau radikalis ke Suriah akibat kebijakan KKP RI". Hal ini sudah di buktikan oleh saksi Agus Mulyono dan Sudarlin pada kesaksiannya di Bareskrim Siber Polri bahwa mereka mengakui ada nelayan yang berangkat menjadi ISIS atau radikalis lain akibat kebijakan Menteri KKP RI. Keterangan ini juga sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Lamongan,beber Rusdianto yang cukup lama mengkritisi Kebijakan Untuk nelayan
Ini yang dianggap fitnah oleh Menteri KKP RI Susi Pudjiastuti, dengan memperbaiki kebijakan yakni mengatur, tanpa melarang alat tangkap. Sebenarnya tidak susah solusi yang harus ditempuh, Nelayan harus kuat menyikapi kebijakan ini, terus lakukan rapat - rapat dan berkumpul agar beberapa bulan kedepan nelayan lebih bisa merapatkan barisan.Tutup Rusdianto Samawa. (David S)
Editor : Obor Panjaitan
