JAKARTA | Media Nasional Obor Keadilan | Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, mulai dari narkoba hingga kejahatan siber yang beberapa hari lalu digerebek di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, mendapat perhatian dari legislator Parlemen Senayan.
Bahkan parahnya, dari 29 WNA pelaku kejahatan penipuan melalui dunia maya itu tidak memiliki paspor.
Kepada wartawan Media Nasional Obor Keadilan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Arsul Sani, berbagai peristiwa tersebut lebih didasari karena kemudahan mereka untuk mengunjungi Indonesia, karena adanya program bebas visa.
"Penangkapan ratusan WNA Tiongkok dalam berbagai kasus kasus kejahatan harus menjadi landasan baru bagi jajaran pemerintah terkait dengab kebijakan masuknya orang asing di Indonesia. Atas dasar itu, kebijakan bebas visa bagi WNA sudah saatnya dievaluasi," tegas Arsul kepada Koran Jakarta saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/8).
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan kebijakan pengawasan terhadap WNA Tiongkok juga harus lebih ditingkatkan.
"Selain di evaluasi bebas visanya, saya juga menekankan agar WNA China yang sudah diberi izin masuk di Indonesia harus ditingkatkan secara besar-besaran," ucapnya.
"Bahkan kalau perlu adanya operasi intelejen untuk menganalisis yang masuk ke Indonesia itu wisatawan yang memang akan berwisata atau justru mencari kesempatan untuk bekerja, berdagang sampai denga melakukan kejahatan," ucap anggota komisi yang membidangi hukum di DPR ini.
Pendapat lainnya juga diucapkan oleh anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Jamil menegaskan terkait tertangkapnya sejumlah WNA Tiongkok yang melakukan kejahatan dan tidak memiliki paspor selama di Indonesia harus didalami apakah ada keterlibatan dari oknum aparat.
"Pertama saya mengapresiasi atas kerja kepolisian yang telah membongkar berbagai kasus kejahatan yang dilakukan WNA asal China. Tetapi polisi juga wajib mengusut siapa yang berani memasukkan mereka ke Indonesia tanpa dokumen yang sah," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) ini menuturkan, karena lemahnya pengawasan dan adanya keterlibatan para oknum, maka sangat memungkinkan jika saat ini Indonesia telah menjadi surga bagi warna negara asing untuk melakukan aksi kejahatan.
"Pasti ada orang kuat dan jaringan mereka di Indonesia. Sebab ini bukan yang pertama ditangkap. Artinya kelompok ini tidak pernah takut dan jera," cetusnya.
Kondisi ini, ujar Nasir, telah menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam status darurat warga asing yang melakukan kejahatan.
Untuk itu, Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh ini menilai, perlu juga dievalusi kementerian dan lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan terhadap orang asing.
"Gila ini karena mereka masuk tanpa paspor. Dan saran saya mereka jangan dideportasi sebelum dipaksa untuk memberikan keterangan siapa yang membeking mereka sehingga bisa leluasa melakukan aksi kejahatan," tandasnya. (fan/ obor P )
