Media Nasional Keadilan | Bekasi (23/2)– Keheningan Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina Indriana, di tengah gelombang protes siswa semakin mencoreng citra pendidikan di Kota Bekasi dan Jawa Barat. Hingga kini, Nina belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan keuangan sekolah, meskipun puluhan siswa telah menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini memicu kecurigaan publik dan menarik perhatian legislator Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat, H. Jenal Aripin, yang dikenal vokal membela kepentingan masyarakat.
H Jenal Arifin Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat
Demonstrasi Siswa dan Tuntutan Transparansi
Aksi unjuk rasa yang melibatkan siswa kelas 10 hingga 12 tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap janji manis pengelola sekolah yang tak kunjung terwujud. Kepala sekolah kerap mengiming-imingi wali murid dengan fasilitas modern—seperti AC, toilet baru, CCTV, dan sistem fingerprint—yang akan didanai dari iuran bulanan sebesar Rp250.000 per siswa. Namun, kondisi fasilitas di lapangan jauh dari harapan, memunculkan pertanyaan tentang ke mana larinya dana tersebut.
Sorotan terbesar jatuh pada biaya wisuda kelas XII yang dianggap tidak wajar. Siswa menyebut biaya awal ditetapkan Rp600.000 per orang, dengan tambahan Rp150.000 jika orang tua ingin hadir, plus biaya foto angkatan yang tidak jelas rinciannya. Totalnya, setiap siswa harus merogoh kocek hingga Rp1,4 juta. “Dari awal tidak ada transparansi. Kami hanya diberi kwitansi tanpa penjelasan detail,” keluh salah satu siswa dalam aksi tersebut. Mereka menuntut audit menyeluruh dan mendesak Nina Indriana mundur dari jabatannya.
Legislator Turun Tangan
H. Jenal Aripin, yang menyaksikan viralnya protes ini, mengaku prihatin dengan maraknya kasus pengelolaan keuangan sekolah yang buram. Dalam pernyataannya kepada media pada Jumat, 21 Februari 2025, ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama setempat, untuk bertindak tegas. “Pengelolaan dana bantuan sekolah harus transparan dan akuntabel. Saya menegaskan agar segera dibentuk tim auditor untuk memeriksa sistem keuangan di MAN 2 Kota Bekasi. Jangan biarkan kekisruhan ini berlarut—siswa sekarang cerdas dan kritis,” tegasnya.
Jenal menambahkan bahwa pembentukan tim auditor bukan sekadar opsi, melainkan keharusan untuk memastikan dana yang dikucurkan sesuai dengan proposal awal yang disetujui Dinas Pendidikan. Ia juga mempertanyakan sikap bungkam Nina Indriana. “Sebagai pemimpin di dunia pendidikan, seharusnya ia jadi teladan dalam mengelola keuangan dengan terbuka. Jangan tunggu didemo murid sendiri. Ada apa di balik diam seribu bahasa ini?” cecarnya.
Janji Pengawasan Ketat
Jenal berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntutan siswa terpenuhi. Ia menekankan bahwa kepala sekolah wajib memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab atas setiap sen dana yang dikelola. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Nina Indriana masih sulit dihubungi untuk dimintai tanggapan.
Kisruh di MAN 2 Kota Bekasi menjadi cerminan tantangan transparansi dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Dengan sorotan dari legislatif dan tekanan dari siswa, teka-teki penggunaan dana sekolah ini menanti jawaban pasti.(Redaksi)
