Media Nasional Obor Keadilan | Kota Depok, Rabu (19/02-25), Anggaran penerangan jalan umum (PJU) Kota Depok kembali menjadi sorotan setelah ditelusuri melalui dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2024. Data menunjukkan biaya konsultansi yang berulang-ulang dengan angka hampir identik, sementara nilai pekerjaan fisik tidak sebanding dengan kondisi lapangan yang banyak dikeluhkan warga.
Pada paket rehabilitasi jaringan PJU, Pemerintah Kota Depok menganggarkan Rp 216,4 juta untuk lampu 40 Watt dan Rp 218,16 juta untuk lampu 90 Watt. Setiap pekerjaan ini disertai pembiayaan konsultansi mulai dari Rp 78,6 juta hingga Rp 99,9 juta yang muncul dengan angka sama di berbagai paket lain. Hal serupa terjadi pada pengadaan dan pemasangan PJU. PJU tipe stang dengan jaringan untuk lampu 40 Watt menghabiskan Rp 560 juta, sedangkan versi 90 Watt mencapai Rp 808,5 juta. Pada Oktober, PJU tipe tiang dengan jaringan untuk lampu 90 Watt kembali menambah beban anggaran sebesar Rp 643,46 juta. Namun pola konsultansinya tetap sama: perencanaan Rp 78,6 juta dan pengawasan Rp 99,9 juta.
Untuk pemeliharaan, komponen PJU dianggarkan Rp 497 juta. Sayangnya, jumlah itu tidak berbanding lurus dengan kondisi penerangan yang sering padam dan banyak dikeluhkan warga Depok.
Ketua Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR), Obor Panjaitan, menegaskan bahwa pola anggaran ini tidak wajar. Ia menyampaikan bahwa IPAR telah berulang kali mengirim surat kepada Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan, namun Dishub justru melempar tanggung jawab ke UPT PJU yang tidak mampu memberikan data yang jelas.
Obor Panjaitan mempertanyakan alasan Dishub menutup-nutupi informasi anggaran. Ia menyebut mereka bersikap seolah dana ratusan miliar ini milik pribadi, bukan uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan. Kondisi PJU di lapangan juga tidak menunjukkan adanya peningkatan, bahkan justru memicu keresahan warga. Banyak titik gelap yang mengundang tindak kriminal, termasuk laporan pembegalan di kawasan minim penerangan.
IPAR menilai bahwa tata kelola anggaran PJU Depok harus dibuka kepada publik secara transparan. Pengulangan angka konsultansi yang seragam, nilai proyek yang tinggi, dan hasil lapangan yang buruk menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan dana. Obor Panjaitan memastikan pihaknya akan terus mengawasi penggunaan anggaran ini dan mendesak audit menyeluruh agar publik Depok mendapat kejelasan. (Redaksi)
