OBORKEADILAN.COM|| Jakarta- Hari Senin pagi, 25 November 2019, Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok datang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110.
Datang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) yang dipimpin oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam RUPSLB, Ahok menerima surat keputusan Menteri BUMN Erick Thohir No. SK/282/MBU/11/2019 yang ditetapkan Menteri BUMN pada 22 November sebelumnya.
Hari Senin siangnya, delegasi Pensiunan Pertamina sekitar 15 orang terdiri dari pimpinan tiga organisasi dan pengurusnya, mendatangi Kementerian BUMN. Ketiga pimpinan dan juru bicara Pensiunan Pertamina diterima oleh Kepala Subag Huban Lemkat Kementerian BUMN, Rizki Kurnianto.
Sementara yang lainnya menunggu di depan Gedung Kementerian BUMN sambil memasang dua spanduk bertuliskan : "Pertamina Sehat - Indonesia Maju. Ahok Datang, Mafia Migas Hengkang. Jangan Ragu, Pensiunan Pertamina Dukung" dan "Kawal Pertamina Harga Mati. Silahkan Ahok Awasi Bawa Visi Presiden Jokowi. Untuk Keadilan Sosial, Pensiunan Pertamina Apresiasi". Bersama aparat Polres Metro Jakarta Pusat, rombongan Pensiunan Pertamina kemudian berpose didepan spanduk tersebut.
Juru Bicara Pensiunan Pertamina, Teddy Syamsuri dalam maksud tujuannya kepada Kasubag Huban Lemkat Kementerian BUMN melalui rilisnya kepada pers (26/11/2019), yang intinya menyampaikan aspirasi berupa pernyataan sikap Pensiunan Pertamina.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat, Ketua Umum Organisasi Perjuangan Pensiunan Pertamina (OP3) Samuel Parantean, dan Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pensiunan Pertamina Bersatu (FKPPB) D. Sembiring.
"Pertama, ketiga organisasi Pensiunan Pertamina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang telah menetapkan Pak Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Kedua, menyampaikan dukungan sepenuhnya untuk Pak Ahok melakukan pengawasan secara maksimal di tubuh Pertamina agar kinerja perusahaan BUMN terbesar itu menjadi lebih baik", ujar Teddy Syamsuri yang Ketua Umum Lintasan '66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI.
"Ketiga, memberikan klarifikasi bahwa Pensiunan Pertamina bukan bagian dari gerakan politik penolakan yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang trading topic baru-baru ini", imbuh Juru Bicara Pensiunan Pertamina.
Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat menyatakan kedatangan Pensiunan Pertamina menyampaikan aspirasi tiada lain terpanggil sebagai kewajiban dan tanggungjawab moralnya untuk mengawal Pertamina harga mati.
"Jika merujuk Pasal 1 angka 1 UU BUMN No. 19 Tahun 2003 mengenai modal BUMN dimiliki negara dan berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Kiranya bisa dipahami bahwa berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan itu adalah total perhitungan asset yang merupakan kekayaan Pertamina sebelum dialihkan menjadi perseroan, adalah bagian dari hasil kerja berkeringat Pensiunan Pertamina selama masa aktifnya yang dihitung sebesar Rp. 200 trilyun tersebut", ungkap Binsar Effendi yang juga Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB '66) dan Ketua Dewan Pembina Mabes Laskar Merah Putih (LMP).
"Selama masa aktif dimaksud, adalah semasa Pertamina dipayungi oleh undang-undangnya sendiri, yakni UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Maka bisa dikatakan ada hak atau saham kami Pensiunan Pertamina, sebagai penyertaan modal yang dimaknai sebagai kekayaan negara yang terpisahkan itu", katanya lagi.
Sementara Sekjen FKPPB D. Sembiring yang mengaku bekas pengurus di organisasi serikat pekerja Pertamina sebelum masuk masa pensiun, menyampaikan bahwa FKPPB siap jika dibutuhkan untuk melakukan pendekatan dengan serikat pekerja Pertamina di unit-unit kegiatan usaha.
"Pendekatan holistik perlu dilakukan untuk memberi saling pengertian untuk satu tujuan, yaitu Pertamina harus maju dengan dukungan para pekerjanya. Karena saya juga mantan aktivis serikat pekerja Pertamina, maka jika diperlukan tentunya siap untuk membantunya", ujar D. Sembiring yang tinggal di Indramayu sambil berharap Rizki Kurnianto bisa menyampaikannya kepada Menteri BUMN.
Ketua Umum OP3 Samuel Parantean yang karena di jam tersebut ada kepentingan lain menjadi tidak ikut menghadap Kasubag Huban Lemkat Kementerian BUMN, menitipkan aspirasinya melalui Juru Bicara Pensiunan Pertamina Teddy Syamsuri.
"Mengingat Pak Ahok usai menerima SK Menteri BUMN tentang Pengangkatan Komisaris Pertamina, meminta dukungan dan do'a serta informasi dari masyarakat sebab tugas yang diembannya sebagai Komisaris Utama Pertamina menjalankan fungsi pengawasan. Aspirasi yang Pak Samuel Parantean titipkan untuk disampaikan adalah perlunya Pak Ahok memperhatikan juga terhadap nasib sebagian besar pensiunan Pertamina', kutip Teddy Syamsuri dalam menyampaikan aspirasi Ketua Umum OP3.
Diterangkan oleh Teddy Syamsuri yang merasa bersyukur jika dukungan Pensiunan Pertamina merupakan dukungan pertama kalinya yang datang dari masyarakat. Pagi Ahok terima SK, dan siangnya Pensiunan Pertamina memberikan dukungan. Salah satu harapannya agar Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina juga dapat memperhatikan nasib sebagian besar pensiunan Pertamina yang suasana kebatinannya merasa belum hidup layak bagi kemanusiaan.
Menurut Juru Bicara Pensiunan Pertamina, jumlah sekitar 45 ribu pensiunan yang terdaftar di Dana Pensiunan Pertamina (Dapen Pertamina), sekitar 30 ribu pensiunan Pertamina yang masih menerima uang bulanannya yang disebut manfaat pensiun (MP) dibawah Rp. 1 juta.
"Kami berharap Pak Ahok berkenan untuk meminta Direktur Utama Pertamina Ibu Nicke Widyawati sebagai Pendiri Dapen Pertamina eks officio, agar bisa menaikkan uang MP untuk saudara-saudara kami, sebagian besar pensiunan Pertamina, bisa hidup layak dalam sisa-sisa usianya", pungkas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat yang bersama Sekjen FKPPB D. Sembiring dan Juru Bicara Pensiunan Pertamina Teddy Syamsuri mengakhiri pertemuannya dengan Kasubag Huban Lemkat Kementerian BUMN Rizki Kurnianto.
Editor : Redaktur
Penanggung Jawab : Obor Pandjaitan
