Jakarta |Media Nasional Obor Keadilan| Sabtu (26/10), Pasca dilantiknya kabinet kerja II Jokowi-Makruf Amin, ekspektasi masyarakat terhadap kabinet ini dinilai beragam tafsir, ada yang pro dan kontra.
Tapi apapun itu harus dihormati sebagai bagian dari aturan konstitusi Negara dan hak prerogratif Presiden.
Andar Situmorang SH selaku pengamat kebijakan pemerintah yang juga Direktur LSM GACD (Government Againts Corruption & Discrimination) turut menanggapi susunan kabinet kerja II Jokowi'Makruf Amin dalam penuturannya kepada Media Nasional Obor Keadilan Ia mendorong agar pemerintahan Jokowi segra membereskan masalah hukum kasus perusak lingkungan hidup dikawasan Danau toba.
Seperti kita ketahui Danau Toba salah satu
destinasi wisata bertaraf Internasional yang dicanangkan pemerintah pusat yang mana kita ketahui Pemeran utamanya dalam hal ini (diera rezim Jokowi) adalah Luhut Binsar Panjaitan, selain kedekatannya dengan Jokowi Ia juga putra Daerah asli ungkap Andar Situmorang SH kepada Oborkeadilan.com.
Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sudah berkali kali datang ke kawasan Danau Toba bahkan datang bersama Presiden Republik Indonesia Jokowi, dalam moment tersebut LBP berkali kali membuat sttment keras perihal pengusiran terhadap perusahaan yang aktif mencemari dan merusak lingkungan hidup dikawasan Danau Toba sepeti PT Aqua Farm, TPL dan perusahaan lain, pada moment tersebut LBP tegas menyampaikan menghimbau agar seluruh perusahaan tersebut angkat kaki dari wilayah danau cukup lah, sudah puluhan tahun orang ini ber main disini ujar Luhut kepada Media saat berkunjung ke wilayah sumatera.
■ Menteri Koodinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kembali agar sejumlah perusahaan asing yang sudah puluhan tahun berada di sekitar Danau Toba, angkat kaki dan tidak akan dibenarkan lagi beroperasi di daerah pariwisata tersebut.
Pasalnya, keberadaan perusahaan itu diperkirakan telah mencemari lingkungan, apalagi keberadaan keramba jaring apung (KJA).
Sejumlah perusahaan yang dianggap dapat mengganggu pengembangan pariwisata di Danau Toba menurut Luhut, PT Aquafarm Nusantara atau yang sudah berganti nama menjadi Regal Springs Indonesia (RSI), Japfa, Toba Pulp Lestari (TPL), dan Alegrindo.
“Aquafarm dan Japfa memproduksi ikan dengan menggunakan KJA dan TPL memproduksi hutan tanaman industri (HTI),” jelasnya.
“Presiden sudah menyampaikan, keberadaan KJA tidak bagus untuk pariwisata. Maka ini harus kita kosongkan. Jadi, tidak boleh ada lagi KJA di Danau Toba. Perusahaan atau siapapun itu. Semua izinnya akan dicabut,” tegas Luhut di sela-sela kegiatan mendampingi Presiden Jokowi meninjau Tanoh Ponggol di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (31/7/2019).
Dikatakan Luhut, pembersihan KJA akan menunjang kawasan Danau Toba sebagai wisata yang berkelas dunia. Alasan lain dari pembersihan keramba itu karena berdasarkan hasil kajian ahli dari Finlandia, semua perusahaan itu turut membantu dalam mengganggu dan mencemari Danau Toba dan mengurangi keindahan Danau Toba.
“Sudah 40 tahun mereka (perusahaan) bermain di sini. Itu sudah cukup. Pokoknya, semua itu nggak ada urusannya sama kita. Ini kan daerah pariwisata yang akan menjadi primadona dunia. Jika pariwisata nggak bersih dan lingkungannya tidak baik karena tercemar, bagaimana orang mau datang. Karena itu, pemerintah akan mengambil sikap tegas demi pembangunan wisata ini,” katanya.
Luhut turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam melakukan kunjungan selama tiga hari di Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Samosir.
Selain Luhut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, juga turut mendampingi Presiden Jokowi.
Sedangkan dari Sumut turut mendampingi Jokowi yakni Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I Bukit Barisan Mayjend TNI Sabrar Fadhillah, Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor dan Bupati Samosir Rapidin Simbolon (◇)
■MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN
