HEADLINE

Nyona Rapidin Simbolon, Sorta Siahaan Jabat Anggota DPRD, Andar-GACD: Ini Harus Dibatalkan!!!

/

Redaksi / Minggu, 12 Mei 2019 / 10:12 WIB

Sebarkan:
Istri Bupati Kabupaten Samosir Menjabat DPRD, Andar-Gadc: Ini Kongkalikong, MegaWati Harus Menindaknya


Ket gambar: Andar Situmorang.S.H M.H dan Latar pulau Samosir foto Rapidin Simbolon bersama Nyonya Sorta Siahaan

Media Nasional Obor Keadilan | Jakarta-Sabtu (11/05-19), Perbuatan Kejahatan terjadi jika jabatan rangkap yang mana Bupati selalu Eksekutif semestinya diawasi Legislatif, tapi ketika istri Kepala Daerah Menjabat Anggota DPRD siapa yang mengawasi? Lagi lagi warga masyakarat dirugikan.
Inilah yang terjadi di Kab Samosir oleh Rapidin Simbolon selaku Bupati dan Ny Sorta Siahaan istrinya Bupati ini menjabat Sebagai wakil rakyat alias anggota DPRD Kabupaten Samosir.

Saya ( Andar GACD) meneliti langsung diSamsoir sebulan Penuh ini ragam kejanggalan temuan kami:
Dan kasus ini sudah saya muat disurat yang terkirim pada 10 mei 2019 yaitu:

Salaku saya putra samosir meminta APBD Kabupaten Samosir tidak boleh di korupsi yang selama ini terjadi para rekanan Pemkab wajib sistim "ijon" alias membayar didepan untuk mendapatkan paket paket proyek APBD Kab Samosir modus ini harus dibasmi agar tercapai cita cita semangat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Rakyat.


Poin tuntutan Publik yang diperjuangkan  Andar Situmorang GACD yakni:


■Saya dan warga Minta megawati turun tangan. Batalkan sorta jadi anggota DPRD .kembalikan ke habitatnya sebagai ibu Bupati yang juga otomatis ketua ibu PKK, ibu darmawanita Kabupaten Samosir .
Tidak boleh jabatan ganda di satu kabupaten yg sama ungkap Andar.

■Mendagri Cahyo Kumolo harus menegur keras nepotisme KKN Bupati Rapidin Simbolon harus Di Non Altifkan Rapidin dari Bupati Samosir .

■Bawaslu pun harus segera merekomendasikan hasil laporan pelanggaran ke KPU, termaktub pada Undang-Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan lebih, yakni berupa keputusan mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
Rapidin Simbolon layak di Dis alias dibatalkan sebagai Bupati Kabupaten Samosir.

■Kpu harus segera mencoret nama Sorta E Siahaan dari Anggota DPRD Samosir.

■Presiden Jokowi-Jk harus menegur keras perbuatan kejahatan jabatan  dilakukan Mendagri cahyo Kumolo yakni pembiaran pidana kejahatan jabatan dilakukan suami istri bupati samosir Rapidin Simbolon dan anggota DPRD samosir Sorta Estiyanti Siahaan demi terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih bebas dari KKN Tutup Andar .
●□□
Kabupaten Samosir dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir, terbentuknya Samosir sebagai kabupaten baru merupakan langkah awal untuk memulai percepatan pembangunan demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Kepada Wartawan Oborkeadilan,
pakar komunikasi politik yang juga ketua komunitas Indonesia Hari Ini Opa Japy turut menayangkan nepotisme yang dilakoni Sorta Siahaan dan suaminya Rapidin Simbolon itu. Opa Japy menguraikan secara lugas akibat dari praktik KKN. Silahkan dibaca ulasan ku di Media kompasiana terkait kekacauan Nepotisme Politik pungkas opa sembari memperlihatkan isi link dibawah ini:

■Nepotisme Merupakan upaya dan tindakan seseorang [yang mempunyai kedudukan dan jabatan] menempatkan sanak saudara dan anggota keluarga besar, di berbagai jabatan dan kedudukan sehingga menguntungkannya.

Nepotisme biasanya dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan pemerintah lokal sampai nasional; pemimpin perusahan negara; pemimpin militer maupun sipil; serta tokoh-tokoh politik. Mereka menempatkan para anggota atau kaum keluarganya tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kualitasnya.

Pada umumnya, nepotisme dilakukan dengan tujuan menjaga kerahasiaan jabatan dan kelanjutan kekuasaan; serta terjadi kesetiaan dan rasa takluk dari mereka mendapat kedudukan dan jabatan sebagai balas budi.

Nah, nepotisme juga mempunyai sisi positifnya; Siapa sich (terutama mereka yang mempunyai kuasa dan kekuasaan) yang tak mau sanak-saudaranya mempunyai (ada) jabatan - mempunyai kedudukan - mempunyai tingkat ekonomi yang memadai!? Tentu hampir semua orang inginkan seperti itu.

Nepotisme adalah jalan keluar yang baik dan cepat. Walau, sanak - saudara itu tak punya kualitas, kurang wawasan - tak mampu memimpin, jangan lihat itu, yang penting angkat mereka - taruh mereka di jabatan tertentu (terutama yang bisa korupsi). Pasti, mereka akan cepat kaya dan banyak uang. Mereka juga akan loyal serta menjadi penjilat.

Soal lain selain perkara KKN dan atau dampak yang ditimbulkan

◇Menurut penelitian Andar, kekuasaan Rapidin Simbolon dan nyonya Sorta Kepala daerah dan anggota DPRD sejak awal sudah dilanda kasus permasalahan diantaranya:

■Data ke KPU Alamat Palsu suami/ istri beda yakni saat mendaftar di KPUD Samosir kala itu untuk bertarung pilkada disana sudah dimulai kasus ngibul data alamat tinggal ke KPU yaitu alamat yang diserahkan berbeda alamat dengan istri kandungnya.

■ Istri DPRD suami Bupati

dalam keterangan persnya minggu ( 25/03 ), Andar GACD juga menyoroti terkait kong kalikong antara eksekutif Bupati Samosir KKN dengan Legislatif Ketua/Anggota DPRD Kab Samosir, hingga nyaris tidak ada kontrol pengawasan terhadap APBD Samosir terkesan bacaan bagi hasil duit rakyat.

■Kapal Pesiar

Berdasarkan bukti-bukti petunjuk dijelaskan sebagai berikut :
Dalam bidang pengembangan pariwisata, diluar ketentuan tidak tepat guna.

“Mestinya Pemda Samosir itu bukan membuat usaha kapal seperti ini, yang sesungguhnya mesti diserahkan ke masyarakat. Kalau pemda mau meningkatkan pariwisata di Samosir, sebaiknya kapal penyeberangan yang diperbanyak supaya kalau hari besar seperti Natal dan Tahun Baru tidak antri sampai belasan jam untuk bisa menyeberang dari Ajibata ke Tomok,” sambungnya.

■Hotel Bupati Rapidin Mencaplok Sipadan

Andar pun menyoroti pembangunan hotel milik Bupati Samosir yang dianggapnya sudah melanggar ketentuan karena tanpa garis sepadan pantai. “Itu Hotel Dainang kan jelas melanggar hukum. Harus dibongkar. Sebagai bupati, berilah contoh yang baik kepada masyarakat, bukannya malah berada di depan untuk sebuah pelanggaran hukum,” pungkas nya.

■SMAN 1 Pintusona Samosir non IMB

Tak lupa Andar juga mengingatkan Pemkab Samosir soal status lahan yang digunakan untuk SMAN 1 Pintusona Samosir. “Harusnya pemda dan Bupati Samosir itu jangan memanipulasi tanah rakyat milik adat. Kembalikan tanah adat lahan SMAN 1 Pintusona Pangururan dengan status pinjam hak pakai selama 25 tahun sejak tahun 1956. Itu harusnya berakhir terhitung sejak tahun 1982 atau Pemda Samosir bayar ganti untung,” katanya.
"Saya Advokad penerima surat kuasa dan selaku hela naburju dari turunan Raja Pandua Simbolon selaku pemilik tanah sah atas Bidang Tanah Luas 24.000 M2 + Luas 9000 M2 menyusut akibat penurunan air Danau Toba.

Status hak pakai yang sudah berakhir pemberian tanah hak pakai SMA Negeri 1 Pintusona, namun waktu itu dengan cara melawan hukum, dan tanpa etikat baik, tanpa izin IMB, tanpa hak atas tanah milik kami tersebut, Bupati membangun gedung kantor dan 24 Kelas, tanpa memiliki Izin membangun SMA tersebut,” ungkapnya."

Selaku Bupati tidak pantas sewenang-wenang dengan cara melawan hukum nekat mereklamasi pantai danau membangun hotel dan dikomersilkan untuk memperkaya diri sendiri dan istri yang Ketua DPRD Samosir,” katanya lagi.
“Perbuatan kejahatan hukum ini bisa jadi tiket ke neraka penjara sana. Jangan mimpi bisa dua kali menjabat bupati. Ini serius! Bila ada yang kenal bupati ada baiknya disampaikan dan ingatkan mengenai hal ini sebelum terlambat. Saya serius!” tutupnya.

Dalam pada itu Andar Situmorang GACD kelahiran Sibabiat Urat, pekerjaan advokat pimpinan Law Firm Situmorang Nabonggal juga Ketua Umum Yayasan Komponis Guru Nahum Situmorang, serta Direktur Eksekutif Goverment Against Corruption & Discrimination kembali menegaskan saya akan terus monitor dan awasi ini sampai benar keadilan berpijak pada kebenaran.

Bahkan untuk ini saya Sebulan penuh di Pulau Samosir pada april 2019 bersama team.
Warga tempatan banyak berkeluh kesah terkait carut marut sistem pelayanan Pemkab Samosir yang dipimpin Bupati Rapidin Simbolon.
Kita tidak mendengar katanya katanya tapi langsung turun ke daerah sekaligus pengukuhan ekspansi kantor perwakilan LSM Goverment Against Corruption & Discrimination ( GACD)
Di pulau Samosir. [ obor panjaitan]

Media Nasional Obor Keadilan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : obor.leo@gmail.com dan atau via wa : 082230993121

KOMENTAR
TERKINI