MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Direktur Eksekutif Goverment Again Coruption and Discrimination (GACD) Andar Situmorang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengurungkan niatnya untuk menjadikan Bambang Widjojanto sebagai panelis debat Pilpres 17 Januari mendatang.
Andar menilai, status Bambang Bambang Widjojanto yang menjadi tersangka dan hanya diberikan deponering atau mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung HM Prasetyo tidak pantas menjadi panelis.
“Tidak pantas Bambang Widjojanto jadi panelis. Status hukum Bambang bisa kapan saja dibuka kembali,” kata Andar kepada oborkeadilan.com Selasa (1/1/2018) malam.
Menurut Andar, praperdilan deponering Bambang Widjojanto yang adiajukannya di PN Jakarta Selatan Jakarta Selatan dengan registrasi nomor 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL hingga kini juga belum tuntas.
“Praperadilan saya ajukan hingga belum jelas. Harusnya KPU coret nama Bambang Widjojanto jadi panelis,” jelasnya.
Andar mengancam, jika KPU tidak mencoret nama Bambang Widjojanto jadi panelis dirinya akan melaporkan Ketua KPU Arief Budiman ke polisi.
“Apabila KPU tidak mencoret nama tersangka Bambang Widjojanto, maka GACD akan pidanakan Ketua KPU atas kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud pasal 421 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara,” pungkasnya.
KPU menetapkan delapan orang panelis untuk debat pertama pilpres. Dari delapan orang panelis itu, tujuh orang sudah dikonfirmasi dan mengaku bersedia. Sementara, satu orang lagi yang berasal dari unsur pimpinan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) masih dalam konfirmasi.
Tujuh nama yang sudah menyatakan kesediaannya adalah Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, Adnan Topan Husodo, Bambang Widjojanto, dan Margarito Kamis.
Pada debat pertama pilpres, tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019. (*)
Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
