Ket Foto : Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo Sedang Pimpin Persiapan Untuk Pemilu 2019.
Kapolda Riau lrjen Pol Widodo Eko Prihastopo, MM melalui Kabid Humas Kombes Pol Sunarto, mengatakan tujuan apel gelar pasukan yang dilaksanakan itu untuk mengecek kesiapan pengamanan, guna menciptakan rasa aman terhadap masyarakat dan mengantisipasi kecurangan kecurangan terhadap Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden 2019 terutama di media sosial.
Apel pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Riau lrjen Pol Widodo Eko Prihastopo, ada MM dihadiri Asisten I Provinsi Riau, Danrem 031/Wirabima, Kabinda Riau, Kajati Riau, Danlanud Roesmin Nurjadin, Ketua Banwaslu Provinsi Riau, Ketua KPU Provinsi Riau, Kepala BPBD Provinsi Riau, Kadishub Provinsi Riau, Kasatpol PP Provinsi Riau, Para PJU Polda Riau, Kapolresta Pekanbaru serta Pasukan apel.
Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolda Riau menyebutkan. Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan diantaranya, yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri.
Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polres. Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai.
Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019.
Hal-hal yang menjadi penekanan Kapolri, untuk dipedomani dan dilaksanakan antara lain. Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai. Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu.
Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini. Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.
Kemudian lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif. (MP)
Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
