PANGKALPINANG-BABEL | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Dengan adanya berbagai polimik yang terjadi mengenai imunisasi Measles Rubella (MR) dikalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dilapisan kalangan masyarakat Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam hal tersebut khususnya parawali murid yang notabone SD di wilayah Kota Pangkalpinang, hingga para Wakil ( dprd ) sperti Rio Setiady,ST anggota DPRD ini berang atas surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dasar (SD) tanpa adanya dasar yang jelas.
Rio Setiady,ST anggota DPRD Pangkal Pinang
Yang menjadi tanda tanya besar mengenai Imunisasi Measles Rubella (MR) tersebut, para orang tua wali murid harus menelan pil pahit dikarenakan harus mengisi surat pernyataan penolakan dan membubuhi tandatangan bermatrai 6000 yang telah keluarkan oleh pihak sekolah dasar (SD).
Melalui pesan singkat WhatsApp Senin malam (03/09/18) Rio Menuturkan bahwa dengan adaanya surat pernyataan yang di berikan kepada walimurid terkait pemberi vaksin pada september nanti terlanjur menjadi polemik di masyarakat. Yang mana terbilang surat pernyataan bagi wali murid yang tidak bersedia diberikan vaksin terkesan bersifat "memaksa".
"Dinas kesehatan atau puskesmas yang ada di Kota Pangkalpinang harus terbuka kepada publik, apa dasarnya muncul surat pernyataan tersebut yang dikeluarkan. Polemik ini jangan dibiarkan berlarut larut dan menjadi bola liar di masyarakat. Saya sangat menyayangkan plt kepala dinas kesehatan yang lamban merespon hal ini. Ibaratnya setelah bikin kebijakan langsung hilang di telan bumi. Plt walikota dan sekda harus tegas dengan model kepala dinas yang pasif seperti ini. Karena dari awal rencana pemberian vaksin ini sudah kontroversi, tidak kompak antara pemerintah dan MUI. Maka wajar masyarakat menjadi bimbang. Bukannya mendapat penjelasan ini malah blunder dengan dikeluarkannya surat pernyataan", sindirnya.
Rio juga berharap adanya penjelasan yang memiliki dasar yang jelas dan menjadi patokan agar polemik bisa diselesaikan dengan baik.
"Waktu sisa beberapa hari ini harus bisa di optimalkan dinas kesehetan dan puskesmas agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang utuh bukannya membiarkan kegaduhan ini.Jika tak ada instruksi dari kemenkes atau dasar yang kuat, sebaiknya tarik surat pernyataan tersebut. Jangan mengada ada dengan yang justru semakin menambah masalah di masyarakat",sahutnya.
Hingga berita diterbikan belum adanya konfirmasi dari pihak terkait, baik pihak Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang serta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang keterkatian surat yang dikeluarkan pihak sekolah tersebut. (Sumarwan)
