MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | AEKKANOPAN | Penebangan hutan di Desa Hatapang, Kec. Na IX-X, Kab. Labura membuat kehidupan masyarakat di pegunungan Labura tersebut sangat mencekam terlebih setelah turun hujan. Kawasan itu sangat berisiko datangnya air bah yang siap meratakan desa tersebut.
Selain itu, kerusakan hutan juga menjadi faktor utama masuknya harimau Sumatra ke Dusun Kuala Indah, Desa Terang Bulan, Kec. Aek Natas pada tahun lalu. Harimau tersebut dibunuh warga karena mengancam keselamatan warga sekitar.
Berikut cuplikan video singkat air sungai yang membludak membuat keselamatan warga terancam akibat penebangan hutan
“Sebagian dari warga Desa Hatapang hanya bisa berderai air mata. Ketika hujan turun lebat pada hari Selasa (21/8) lalu, terlihat air tiba-tiba membludak. Jika penebangan tidak dihentikan, maka sangat berisiko datangnya bencana banjir serta ancaman longsor bukit di atas desa yang diapit oleh dua sungai,” kata Ervin Nandean Dasopang, Koordinator Provinsi Sumut Wilayah II Non Goverment Organization TOPAN-AD, Sabtu (25/8).
Ervin meminta agar ditinjau kembali rekomendasi maupun izin untuk keperluan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ataupun IUP-B yang diduga dikeluarkan oleh dinas terkait kehutanan tingkat Provinsi Sumut dan kementerian terkait lingkungan di Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Hatapang berdasarkan izin koridor dan SIPPUH ONLINE.
Penebangan ini, lanjutnya, akhirnya merusak hutan Hatapang, merusak dua aliran sungai yang mengapit desa Hatapang yang dulu indah, jernih dan merupakan lokasi wisata alam. Ervin juga berharap eksekutif maupun legislatif di Labura proaktif menangani masalah ini.
Damean Sipahutar, 51, warga Desa Hatapang menceritakan masyarakat desa mengungsi jika hujan lebat datang. Sambil berderai air mata, Damean mengisahkan warga berlarian ketika air datang. Ada orang tua yang digendong karena tidak mampu berjalan.
“Kami semua lari, kepala desa juga lari. Mertuanya tidak bisa jalan dan diangkat. Demikian yang kami rasakan di sini,” kata Damean terisak.
Drs Ali Tambunan, Ketua DPRD Labura meyayangkan pejabat di desa itu yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. “Sekdes lah dalang semua ini sehingga dengan angkuhnya pengusaha mengadukan Lumba Munthe yang merupakan Anggota DPRD Labura ke pihak berwajib sementara yang diperjuangkannya adalah hak rakyat. Jadi tidak perlu lagi dipanggil itu. Ekspos saja di berbagai media” kata Ali.
Sementara itu, Ketua Lembaga Konservasi Labura Lestari, Khoiruddin Munthe meminta agar dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani masalah ini. “Dibentuk Pansus. DPRD Labura juga bertanggung jawab dalam hal ini,” kata Khoiruddin.
“Laporan warga, LSM dan media cukup banyak ke gedung rakyat. Anehnya sampai detik ini perambahan masih berlanjut, malah ada isu kalau salah seorang Anggota DPRD Labura ada yang dilapor ke Polisi. Emang Sekdes mampu sehebat itu?” Tambah Ilyas Munthe, 43, jurnalis dan pemerhati lingkungan. (Char)
Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
