Foto : Plt. Kadis PMD Matim- Tobias Suman.
“Kalau terkait ADD memang agak terlambat karena ada perubahan penghitungan bagian retribusi daerah dan pajak daerah yg dialokasikan ke desa”,jelas Tobias.
Menurut Tobias, antara tahun ini dan tahun sebelumnya terjadi perubahan.
Jika pada tahun sebelumnya tidak ada pemisahan maka, tahun 2018 bagian retribusi daerah dan pajak daerah masing masing dipisahkan , sehingga harus ada revisi pada Peraturan Bupati dan sudah di tandatangani, sehingga bulan mei ini ADD sdh bisa disalurkan.
Ketika di tanya tentang progres pemanfaatan Dana Desa (DD), Tobias menerangkan “ rekomendasi penyaluran Dana Desa 20 % utk tahap I , sudah 90 desa dari 159 desa dan sisa 69 desa . Karena penyaluran dana desa ada 3 tahap yaitu : tahap satu ( I ) 20 % , tahap II 40 % dan tahap III 40 % “, terangnya.
Dia melanjutkan “kami berharap APBDes dari 69 desa tersisa bisa lebih cepat diselesaikan sehingga bulan ini , semua bisa tersalur 100 %“, pungkasnya.
Untuk diketahui, sejak Januari 2018, pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia.
Alokasi dana desa difokuskan ke sektor padat karya dan membuka peluang bagi tenaga kerja lokal.
Contohnya, pengerjaan proyek yang menggunakan dana desa tidak boleh seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga, harus ada yang dilakukan sendiri alias swakelola yang melibatkan penduduk setempat.
Misalnya pembelian tenaga kerja, dari desa itu sendiri dan mendapat upah dari dana desa. ( Louis Mindjo )
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan
