DPP Hanura Menggelar Rapimnas I Tahun 2018, Kubu Daryatmo Meminta Kejelasan Hukum

Ket Gambar : (Rampimnas Hanura Kubu Daryatmo Diselenggarakan di Gd. DPP Hanura, Bambu Apus, Jaktim /Foto : MI).

Jakarta | Media Nasional Obor Keadilan |  [06-04-2018] Jumat -  Partai Hanura melaksanakan kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) l Tahun 2018, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Jl. Raya Mabes Hankam No, 69 Bambu Apus, Jakarta Timur, pada tanggal 5-6 April 2018.

Dengan mengangkat Tema "Rapimnas Tahun 2018 Partai HANURA Menuju Partai yang Solid dan Merakyat untuk Memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019", Partai Hanura bertekad dan berjuang untuk menjadi partai papan atas yang solid, kuat dan merakyat, dengan menjadikan Hati Nurani sebagai pegangan teguh dalam perjuangan politik partai, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRl dan Bhineka tunggal ika.

Salah satu yang dibicarakan oleh Daryatmo adalah penegasan mengenai apa yang telah mereka lakukan sudah berada dalam trek yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Khususnya, karena adanya putusan sela dari PTUN yang mengabulkan permohonan penundaan SK Menkum HAM.

"Gugatan SK Kemenkum HAM telah membuahkan hasil, dengan adanya putusan sela. Kita sepakat, apa yang kita lakukan berada dalam koridor hukum dan etika. Saya semakin yakin apa yang kita perjuangkan ini ada di rel kebenaran," ucap Daryatmo dalam sambutannya, di Gedung DPP Partai Hanura Kemarin.

Rapimnas ini menjadi ajang konsolidasi organisasi dalam rangka Penguatan kelembagaan partai dan Soliditas pengurus partai, baik di pusat maupun di daerah dan hubungan pusat daerah, setelah terpilihnya Daryatmo sebagai Ketua Umum dan Sarifuddin Sudding sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hanura Hasil Munaslub-ll Tahun 2018 di Jakarta. Terlebih juga setelah Putusan Sela PTUN (No: 24/G/2018/PTUN-lKT) pada tanggal 19 Maret 2018 yang Mengabulkan Permohonan Penundaan SK KUMHAM No. M HH-01 AH. 11. 01 tanggal 17 Januari 2018 ; Rapimnas juga akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan agenda politik strategis nasional baik internal (agenda politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019) maupun eksternal, yang kemudian akan menjadi sikap politik Partai Hanura.  [ MI/Rilis ]

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan