MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | KENDARI - SULTRA | Mantan kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah ( BPKAD kota kendari ) Fatmawati Faqih akan membeberkan pengakuan kepada penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) dijakarta.
Pengakuan dirinya saat diperiksa di komisi pemberantasan korupsi, bakal akan menyelidiki dugaan adanya aliran dana dari pengusaha lain, " selain direktur PT Bangunan sarana nusantara ( BSN) Hasmun Hamzah.
Kasus ini terungkap dari hasil penyelidikan terhadap Fatmawati Fagih yang meminta sejumlah uang kepada Hasmun Hamzah yang akan digunakan untuk biaya politik cagub Asrun - Hukum.
Untuk kebutuhan biaya politik yang tinggi kata wakil ketua KPK, Basaria Pandjaitan dalam konfrensi persnya digedung KPK, kamis (1/3/2018) .
Karena biaya politik yang dimaksud terkait dengan pembiayaan kampanye, biaya- biaya saksi, hingga mahar politik yang harus diberikan calon untuk bisa mengikuti kontestasi Pilkada.
Diungkapkan, wakil ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan biaya politik yang tinggi, bukan menjadi alasan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, baik ditingkat Provinsi , Kabupaten /Kota.
Pasalnya kalau sudah mengeluarkan banyak uang yang diperoleh dari orang disekitarnya atau dari pengusaha, pasti ada konpensasi yang harus diberikan kepada pemberi dana.
" apapun alasanya berpolitik itu harus bersih tidak mungkin para pengusaha memberikan dana atau sejumlah uang kepada para calon tanpa ada konpensasi untuk dia, jadi tidak ada makan siang yang gratis.
Kalau ini terjadi terus-menerus setelah duduk dia harus mendapatkan uang lagi, untuk menutupi uang dipinjam.
Apapun alasanya berpolitik itu harus bersih dari KKN, karena tidak mungkin para pengusaha memberikan dana atau sejumlah uang kepada para calon tanpa ada konpensasi untuk dia.
Jadi tidak ada makan siang yang gratis, kalau ini terjadi terus-menerus, setelah duduk dia harus mendapatkan uang lagi untuk menutupi uang yang dipinjam, maka yang terjadi seperti sekarang ini, beberapa orang yang kita tangkap sekarang ini, ungkap wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan.
Olehnya itu terkait dengan kasus OTT dikendari sulawesi tenggara dan pihak KPK akan masih menulusuri adanya aliran dana dari pihak-pihak lain, selain yang diterima dari Hasmun Hamzah selaku direktur utama PT BSN.
Apakah ada aliran dari orang lain, selain direktur PT BSN" dan itu sedang kita telusuri dan kami dalami dalam proses pengembangan kita belum bisa menyampaikan kepublik. Ungkap Basaria Pandjaitan .[Usman]
Editor :Obor Panjaitan
