Foto : Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswesan (istimewa)
JAKARTA | Media Nasional Obor Keadilan | Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Sumarsono meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar dapat lebig merasionalisasi jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) seperti yang marak digadang gadang saat ini.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana untuk menambah jumlah anggota TGUPP yang sebelumnya sebanyak 13 orang akan menjadi 74 orang.
Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini menilai, merupakan hal wajar jika anggaran membengkak seiring dengan bertambahnya jumlah anggota.
Namun, demikian dirinya mengaju mengkhwatirkan bahwa banyaknya anggota TGUPP tersebut hanya untuk menampung tim sukses Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sebelumnya berlangsung.
"Jumlah ditambah jadi 74 pasti anggarnya meledak sekian kali lipat tapi itu konsekuensinya. Tapi berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur yang real, yang diinginkan Pak Anies. Saya khawatir ini (TGUPP) hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan oleh gubernur," ujar Sumarsono dalam tayangan diJakarta dalam sebuah diskusi di stasiun TV, kemarin, Rabu (22/11/2017).
Sumarsono mengatakan bila hal tersebut terjadi, jelas akan membuat ketidakefektifan kebutuhan tenaga ahli untuk gubernur.
Dampak lain, kata Sumarsono dengan banyaknya anggota TGUPP yang diangkat, dikhawatirkan akan membuat ketidakharmonisan antara anggota TGUPP dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumarsono menyebut tugas dari TGUPP merupakan tugas yang sebelumnya tidak dapat dikerjakan oleh SKPD.
"Saya setuju kalau terlalu banyak itu resikonya memang ketidakharmonisan dan bisa membuat SKPD memble(tidak maksimal) karena merasa ya karena dia dianggap tidak bisa melakukan segala sesuatu sehingga kan berbahaya. Makanya saya minta supaya dirasionalisasi lah jumlahnya," ujar Sumarsono.
Pengangkatan anggota TGUPP DKI Jakarta kian menjadi sorotan. Selain karena jumlah anggotanya yang melonjak dari 13 orang menjadi 74 orang, anggaran anggota TGUPP melonjak menjadi Rp 28 miliar.
Untuk itu, rancangan APBD harus memastikan pelaksanaan program strategis nasional dan program prioritas daerah.
