Namun, Ketua Umum Ikatan Pers Anti Rasuah (IPAR), Obor Panjaitan, menilai peristiwa ini membuktikan bahwa Raja Juli Antoni tidak layak menduduki jabatan Menteri Kehutanan.
“Ini menteri tidak bermutu, jelas masuk dari jalur politik, dulu terbukti hanya memanfaatkan Prabowo ketika masih berkolaborasi dengan Jokowi. Presiden harus sesegera mungkin mencopotnya demi menjaga marwah pemerintahan,” tegas Obor Panjaitan, Jurnalis Senior Nasional sekaligus Ketua IPAR.
Sebagai tokoh yang juga dikenal konsisten menyuarakan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL), Obor menilai kasus Raja Juli ini menambah panjang daftar lemahnya tata kelola lingkungan bila pejabat publik diisi oleh orang-orang tanpa kompetensi. “Bagaimana bisa Menteri Kehutanan yang seharusnya menjaga hutan, justru berfoto santai bersama tersangka perusak hutan? Ini bukti nyata bahwa Raja Juli tidak mengerti alur tata pemerintahan sesuai aturan konstitusi,” ungkapnya.
Obor Panjaitan menegaskan, kapasitas seorang Menteri Kehutanan harus diukur dari integritas, rekam jejak, dan keberanian melawan mafia kehutanan. “Raja Juli hanyalah bekas relawan politik Jokowi yang tidak punya mutu, tidak punya kapasitas teknis, dan tidak memahami amanat konstitusi soal perlindungan hutan. Presiden Prabowo tidak boleh membiarkan kabinetnya tercoreng oleh menteri model seperti ini,” tambahnya.
Dikenal sebagai sosok yang anti-korupsi, Obor Panjaitan beberapa kali melaporkan pejabat publik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga hukum lainnya. Ia menegaskan, keberanian rakyat untuk mengawasi pejabat adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. “Saya tidak pernah takut menyuarakan kebenaran dan keadilan. Justru inilah saatnya rakyat mendesak Presiden agar mengambil keputusan tegas. Copot Raja Juli, demi marwah pemerintahan dan demi kelestarian hutan Indonesia,” pungkasnya. [®]
