Media Nasional Obor Keadilan com. Mesuji Lampung l Sejumlah “Kasus” orang nomor satu di Mesuji Lampung yang belum terungkap, dan tidak terjawab Publik mendapat tanggapan dari Barisan Anak Lampung Anti Korupsi (BALAK). BALAK menilai Khamamik, Bupati Mesuji “Kebal Hukum”
Alasannya, sederet kasusnya hilang dan tak ada kabar. Meski sekelas Lembaga negara yang menangani, status hukumnya tetap tidak jelas. Yang jadi pertanyaan, kekuatan besar apa yang mem”Backup”nya. Mengapa Bareskrim Polri, Sentra Gakkumdu Pemilu (Kejaksaan, Bawaslu, dan Kepolisian), DPRD, hingga Ombudsman, seolah terkalahkan dan tak punya “Taring”?
Ketua Umum LSM BALAK, Herwandi Agusta mengatakan, predikat Bupati Paling Kebal Hukum pantas diberikan kepada Khamamik. Alasannya, lembaga negara pun tidak mampu memproses dan menjelaskan ke publik kepastian hukumnya.
“Semua kasusnya hilang, publik terdiam, lembaga negara tak mampu memproses dan menjelaskan kepastian hukumnya, padahal semua sama dimata hukum”, ucapnya.
Herwandi beralasan, “Kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan APBD di Bareskrim Polri, dan tersangka tindak pidana pemilu yang “hilang” hingga hari ini, adalah bukti yang nyata “Kebal Hukum”.
Ketua Umum LSM BALAK, Herwandi Agusta mengatakan, predikat Bupati Paling Kebal Hukum pantas diberikan kepada Khamamik. Alasannya, lembaga negara pun tidak mampu memproses dan menjelaskan ke publik kepastian hukumnya.
“Semua kasusnya hilang, publik terdiam, lembaga negara tak mampu memproses dan menjelaskan kepastian hukumnya, padahal semua sama dimata hukum”, ucapnya.
Herwandi beralasan, “Kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan APBD di Bareskrim Polri, dan tersangka tindak pidana pemilu yang “hilang” hingga hari ini, adalah bukti yang nyata “Kebal Hukum”.
Ditambah lagi, “pembiaran” semua lembaga terkait dugaan Pungli retribusi tanpa perda di Taman Kehati yang lama “ditonton” publik terus dibiarkan tidak boleh dimonitor kemana uangnya. Objektifnya, ini Indikasi korupsi luar biasa”, jelasnya.
“Pertanyaannya, ada apa dengan Aparat Penegak Hukum (APH), DPRD, Ombudsman, Media dan lembaga lain? Mengapa semua tumpul? Apa mungkin ada kekuatan besar dibelakangnya?”,Tanyanya.
Pegiat anti korupsi ini juga mempertanyakan laporan rekanan terkait Nota Dinas Bupati ke Ombudsman. Menurutnya, Ombudsman terkesan tertutup dan belum berhasil, karena tidak mempublish hasil dan tidak ada perubahan di Mesuji dalam pelayanan.
“Perlakuannya beda, biasanya bersama media mengawal pelayanan Publik, mengapa di Mesuji terkesan tertutup?, Mengapa laporan rekanan tidak dipublish? Bukankah Ombudsman sudah sosialiasi Standar Pelayanan? Mengapa tidak ada perubahan dan masih semaunya Penguasa? Ada apa sebenarnya di Mesuji ini?”, Apa iya ada kekuatan besar lagi?”, ucapnya heran
“Pertanyaannya, ada apa dengan Aparat Penegak Hukum (APH), DPRD, Ombudsman, Media dan lembaga lain? Mengapa semua tumpul? Apa mungkin ada kekuatan besar dibelakangnya?”,Tanyanya.
Pegiat anti korupsi ini juga mempertanyakan laporan rekanan terkait Nota Dinas Bupati ke Ombudsman. Menurutnya, Ombudsman terkesan tertutup dan belum berhasil, karena tidak mempublish hasil dan tidak ada perubahan di Mesuji dalam pelayanan.
“Perlakuannya beda, biasanya bersama media mengawal pelayanan Publik, mengapa di Mesuji terkesan tertutup?, Mengapa laporan rekanan tidak dipublish? Bukankah Ombudsman sudah sosialiasi Standar Pelayanan? Mengapa tidak ada perubahan dan masih semaunya Penguasa? Ada apa sebenarnya di Mesuji ini?”, Apa iya ada kekuatan besar lagi?”, ucapnya heran
Tim Redaksi Media Nasional Obor Keadilan.
