|

Menkum HAM : Hanya Camat Yang Konyol dan Tidak Memahami Masalah e-KTP Yang Menyoal KTP Djarot


Media Nasional Obor Keadilan | Medan-Sumut | Pasca isu yang dilontarkan oleh segelintir oknum seputar status kependudukan Cagubsu Djarot Saiful Hidayat membuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly SH., MSc., Ph.D angkat bicara.

Yasonna H Laoly  menilai, bahwa hanya Camat yang konyol dan  tidak memahami masalah elektronik KTP atau e-KTP yang menyoal KTP Djarot.

Pernyataan itu  disampaikan mantan anggota DPR RI tersebut kepada wartawan saat ditanyai mengenai perpindahan status kependudukan Djarot Saiful Hidayat menjadi warga Kota Medan.

Menteri yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 itu mengatakan, bahwa saat ini mengenai persoalan perpindahan kependudukan saat ini  sudah mudah karena memiliki satu nomor kependudukan. Dan itu bukan berlaku  hanya untuk kepengurusan KTP saja.

Bahkan untuk pengurusan Paspor pun dapat dilakukan di daerah lain selama sudah menggunakan e-KTP.

"Sekarang single identity number jadi gampang, nomor NIK-nya sama, tinggal alamatnya yang beda. Tidak ada yang sulit," kata Yasonna Laoly kepada wartawan, Selasa (12/6/2018).

Laoly menegaskan, saat ini Indonesia sudah menerapkan Sistem KTP elektronik yang sudah online dengan NIK-nya yang sudah jelas dan benar.

"Kayak Paspor sekarang,  mau dibikin dimanapun oke. Karena dia online satu nomor induk KTP. KTP juga demikian. Itulah tujuannya kita membuat Undang-Undang tentang NIK tunggal dan elektronik KTP. Jadi kalau ada Camat atau Lurah yang tidak mengetahuinya berarti itu sudah konyol," tegas Menkum HAM.

Sekadar untuk diketahui, Calon Gubernur  Sumatera Utara (Cagubsu) H Djarot Saiful Hidayat saat ini telah resmi menjadi warga Sumut yang bermukim di Kota Medan.

Perpindahan kependudukan kader PDI Perjuangan yang maju dengan koalisi bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu  dinyatakan sebagai bentuk keseriusan untuk membangun Sumut.

Bahkan kepada sejumlah media, Cagubsu Djarot yang maju bersama Sihar Sitorus itu menyebutkan,  bahwa persoalan administrasi kependudukan Kota Medan nantinya akan lebih dipermudah apabila nanti terpilih memimpin Sumut, " tandasnya.
(Sofar Panjaitan)


Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Komentar

Berita Terkini