Lampung_Media Nasional Obor Keadilan I. Besaran biaya yang wajib dibayarkan para calon peserta didik yang akan masuk ketingkat Menengah Atas khususnya di Bandar Lampung semakin menggila di tahun ajaran 2018-2019. kondisi tersebut banyak dikeluhkan orangtua wali murid, Opini yang pernah ada yang buat masyarakat memiliki kecenderungan memilih sekolah negeri ketimbang swasta perlahan mulai terkikis.
" Negeri sama swasta sekarang sudah tidak ada bedanya untuk biaya, malah lebih mahal. Kalau sekolah negeri sekedar mendapatkan merk negerinya saja buat apa kalau biayanya mencekik leher" kata Linda yang batal mendaftarkan anaknya di SMAN 2 Teluk betung, Balam. (8/6/18).
Maraknya oknum didunia pendidikan yang tak pernah berhenti mencari kesempatan didalam kesempitan menjadi fokus perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakra Indonesia. Lembaga control yang senantiasa fokus pada pengawasan disetiap gerak pembangunan disetiap bidang tersebut menyayangkan dunia pendidikan yang dijadikan ajang bisnis pemicu tersendat sendatnya pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan.
" Moment penerimaan calon peserta didik pada setiap tahun ajaran selalu dijadikan ajang bisnis oleh oknum oknum di dunia pendidikan, dan ini membuktikan lemah atau minusnya sistem pengawasan oleh pihak pemerintah" tegas Ketua LSM Cakra Indonesia, Fauji Malanda (9/6/18).
Pemerintah baik pusat maupun daerah terus mengalokasikan anggaran dibidang pendidikan, baik diperuntukan bagi kegiatan operasional sekolah dan fisik sekolah, lanjutnya tapi pungutan pungutan liar masih terus dilakukan dengan gagah berani, terkesan membokongi aturan - aturan yang ada.
" Buat apalagi pungutan yang masih dilakukan dibanyak sekolah dengan judul beragam tanpa perduli pada beban berat yang harus dipikul para orangtua wali murid peserta didik."pungkasnya.
Penerapan sangsi tegas hukum bukan sebatas formalitas belaka ditambahkan Fauji sangat berperan penting. sinergisitas dari semua pihak tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesuksesan dan keoptimalan hasil akhir sebagaimana hajat pemerintah dan dalam menciptakan sumber daya berkualitas.
(Sulis)
Editor : Rahardja
Penanggung jawab: Obor panjaitan
